Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Kampar yang mampu menurunkan angka prevalensi stunting.

Di tahun 2019 sebanyak 32,99 persen, tahun 2020 23,7 persen, tahun 2021 25,7 persen, dan terakhir data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyatakan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kampar sebesar 14,5 persen mendekati target nasional di angka 14 persen.

Baca juga: Dunia Usaha Dukung Program Pengentasan Stunting di Sumatera Utara

Hal itu disampaikan dalam Keynote Speech pada acara Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) tersebut, Senin (04/03/2024), di Kantor Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Di Kampar terdapat 44 Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berasal dari berbagai pihak, baik perusahaan, lembaga bahkan pribadi, sehingga seluruh anak yang masih stunting sudah mempunyai BAAS.

Baca juga: Perempuan Jenggala: Pengentasan Stunting Tidak Hanya Tugas Pemerintah

“Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, yang 'ngeroyok' stunting seperti di Kampar ini saya belum lihat. Ngeroyok stuntingnya ini serius sekali. Semua memberikan dukungan. Dan optimis sangat karena gotong royongnya betul banyak,” puji dokter Hasto. Pemerintah Provinsi Riau gelar Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Tahun 2024 serentak di seluruh kabupaten kota, berpusat di Kabupaten Kampar. 

Diketahui, Presiden Jokowi menargetkan akhir 2024 angka stunting harus mencapai target 14 persen secara nasional. Namun menariknya, di Kabupaten Kampar jangankan akhir 2024, akhir 2022 lalu sudah mencapai 14 persen. Menurut dokter Hasto, kerja keras dan upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar sungguh luar biasa.

"Tentu berkat dukungan yang digerakkan pak Bupati dan pak Sekda. Saya melihat pak Sekda sejak beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," terangnya.

Perlu intervensi

PJ Gubernur Riau yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Riau, Elli Wardani, mengatakan hasil AKS di Provinsi Riau pada 2023 di 12 kabupaten/kota masih menemukan kasus stunting yang perlu diintervensi.

“Secara umum hasil AKS tahun 2023 masih ditemukan. Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan Inisiasi Menyusui Dini,” terangnya dia. Sementara Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali, mengimbau kepada seluruh instansi terkait di Kabupaten Kampar agar segera melakukan segala upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas masing-masing.

Baca juga: Jadi Pj. Gubernur Riau, S.F. Hariyanto Berjanji Prioritaskan Penanganan Stunting & Inflasi Daerah

Ia berharap segala upaya yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kampar dapat menjadikan kabupaten ini zero stunting di tahun 2024.

Hambali menambahkan, percepatan penurunan stunting atau Audit Kasus Stunting merupakan salah satu dari lima kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Menurut Hambali, audit kasus stunting Kabupaten Kampar adalah kegiatan yang wajib dalam program percepatan penurunan stunting, di mana AKS dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun.

Untuk kali ini adalah kegiatan audit kasus stunting yang pertama di tahun 2024. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di kecamatan dan desa yang tercantum dalam penetapan desa lokus tahun 2024, ujar Hambali.

Gebyar AKS ini diikuti 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan dokter Hasto berkesempatan menyapa seluruh kabupaten/kota yang hadir secara virtual.