Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) bakal membangun sistem kesehatan yang tahan dari perubahan lingkungan. 

Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan membentuk sistem kesehatan nasional yang tahan terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan.

Baca juga: WHO: Perubahan Iklim Ancaman Terbesar Kesehatan Manusia

Juga mengurangi emisi gas rumah kaca dari sistem kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan pendanaan untuk tindakan transformatif terhadap risiko kesehatan terkait iklim.

"Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim, dan mempromosikan sistem kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim dan rendah karbon yang berkelanjutan," kata Budi Gunadi di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Patah Hati Bisa Picu Masalah Kesehatan Serius hingga Berujung Kematian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan bersama, kerja sama yang luas dari berbagai kementerian akan diperlukan.

Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Indonesia dan Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hari ini menandatangani komitmen untuk bekerjasama dalam proyek yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF), sebuah program investasi iklim global yang ambisius.

Officer in Charge of UNDP Indonesia Sujala Pant, mengatakan, di dalam sistem UN, UNDP memiliki portofolio program iklim yang paling besar, dengan dukungan terhadap aksi iklim di hampir 150 negara berkembang. 

Sejalan dengan hal tersebut, 72 persen dari program di Indonesia juga berfokus pada ketahanan perubahan iklim dan bencana alam. 

"Kami percaya bahwa perubahan iklim merupakan isu yang saling terkait, karena itu, kolaborasi ini sangat penting bagi kami," ujar dia.

Baca juga: Aplikasi PLans, Digital Asisten untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan Indonesia dengan Fitur Lengkap

Proyek ini akan melibatkan kolaborasi yang luas dengan pemangku kepentingan utama, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mulai dari pemilihan lokasi hingga sinkronisasi tujuan proyek dengan strategi pembangunan nasional Indonesia yang menyeluruh.

Selain itu, proyek ini akan melibatkan Kementerian Keuangan, yang bertindak sebagai otoritas nasional yang ditunjuk untuk Dana Iklim Hijau. Mereka akan menyetujui No Objection Letter (NOL) untuk proposal proyek GCF yang spesifik untuk negara dari Indonesia.