Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- BPJS Kesehatan RI meluncurkan buku "Tabel Morbiditas Penduduk Indonesia Volume 1".

Buku ini berisi tentang gambaran dan data kesehatan masyarakat.

Baca juga: Iuran JKN Kemungkinan Naik, Mantan Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Beri 5 Saran

Kehadiran buku diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik di Indonesia maupun dunia internasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, buku ini merupakan Buku Ketiga dari “Tabel Mortalitas dan Morbiditas Penduduk Indonesia”.

Buku Pertama adalah Buku Pengantar; Buku Kedua adalah Tabel Mortalitas Penduduk Indonesia.

"Ketiga serial buku ini membentuk satu kesatuan yang menyajikan informasi komprehensif mengenai tingkat mortalitas dan morbiditas di Indonesia," kata dia di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Baca juga: Inovasi Digital BPJS Kesehatan Dapatkan Apresiasi, Raih Dua Penghargaan iCIO Awards 2024

Organisasi kesehatan dunia WHO mendorong setiap negara memiliki data kesehatan yang komprehensif, seperti data mortalitas dan morbiditas sebagai bagian dari upaya meningkatkan sistem kesehatan dan mencapai UHC (Universal Health Coverage) sesuai dengan target SDG3.

Proses penyusunan buku ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, profesional medis, organisasi profesi, dan lembaga pemerintah.

Melalui serangkaian diskusi dan kajian mendalam, data yang terkumpul dianalisis dan disusun dalam bentuk tabel morbiditas yang menggambarkan secara rinci beban penyakit di Indonesia.

Buku ini juga memuat perbandingan antara tingkat morbiditas dari sumber lain, seperti Tabel Morbiditas oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Tabel Morbiditas Indonesia oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

”Data morbiditas dalam buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi statistik tetapi juga sebagai alat penting dalam perencanaan layanan kesehatan dan estimasi kebutuhan finansial Program JKN dalam jangka menengah dan jangka panjang,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby.
Dikesempatan yang sama dilakukan Penandatanganan MoU Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),  

“Mengakhiri sambutan ini, saya berharap melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan BPJS Kesehatan ini, kita dapat memantau bersama perkembangan capaian implementasi universal health coverage (UHC) pada periode akhir SDGs 2030 serta mendukung perencanaan dan monev kebijakan RPJMN 2025-2029 dan mengoptimalisasikan penyelenggaraan program JKN,” ujar Menteri PPN Rachmat Pambudy.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan seminar dan diseminasi yang bertema "Kontribusi Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Mendukung SDG3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera".