Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1/2025).

Berikut catatan komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program MGB yang serentak dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Baca juga: Presiden Prabowo Gunakan Uang Pribadi Biayai Makan Bergizi Gratis di Kendari, Ini Penjelasannya

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menuturkan, saat ini baru ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi dari target 5.000 SPPG.

“SPPG yang sudah beroperasi ini bisa menjadi tempat untuk evaluasi sebelum seluruh SPPG berjalan,” kata dia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Sebagai lembaga baru Badan Gizi Nasional (BGN) masih memerlukan beragam masukan apalagi dalam aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG karena ada potensi penyimpangan yang bisa membuat program ini terhambat.  

Baca juga: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Bisa Lebih dari Rp10 Ribu Per Porsi

“BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” sebut dia.

Target 5000 SPPG diharapkan bisa terealisasikan dan memastikan dapur tersebut sehat dan layak dari segi kualitas makanan dan kebersihan dapur.

Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil masing-masing.

“Yang dikhawatirkan adalah soal kualitas makanan yang disajikan dari SPPG harus sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya,” urai Edy.

Untuk diketahui di hari yang sama yakni pada Senin (6/1/2025) Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran BGN di APBN 2025 adalah Rp71 triliun.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.