Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin merespons, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Pihaknya tengah menyisir anggaran Kemenkes agar tak mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Baca juga: Menkes Terpeleset di Kamar Mandi Akibat Hipoglikemia, Alami Luka di Kelopak Mata

"Dari diskusi dengan komisi di DPR, ada yang disarankan ini bisa diefisiensi dan enggak. Jadi mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas," kata dia saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Kesehatan diminta melakukan efisiensi anggaran Rp19,6 triliun.

Mantan dirut Bank Mandiri ini menyebut, pemangkasan anggaran itu kemungkinan akan berdampak pada pasokan obat dan vaksin.

Baca juga: Menkes Cek Kesiapan Puskesmas untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Awal Februari

Kemenkes akan terus memantau efisiensi anggaran ini.

"Sudah kami hitung dengan DPR, memang ada beberapa yang terkena misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kami akan lihat realisasinya sampai bulan Juni," jelas dia.

"Jadi intinya anggaran ini, kami lihat dulu selama 6 bulan realisasinya seperti apa. Karena kalau memang ada kekurangan, dan kekurangan ini penting buat masyarakat. Saya yakin Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan pasti akan kasih," lanjut BGS

Namun dirinya memastikan, efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada layanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Budi, efisien anggaran perlu didukung untuk menghemat anggaran dari berbagai kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak penting.

"Kami akan melihat lagi di bulan Mei, Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Presiden tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, itu pasti enggak. Tapi kami harus melakukan penghematan karena memang oportunitas melakukan penghematan," ungkap Budi Gunadi Sadikin.