Menteri Wihaji Sebut Cek Kesehatan Gratis Bentuk Negara Hadir untuk Warganya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau program cek kesehatan gratis yang berlangsung perdana pada Senin (10/2/2024).

Wihaji meninjau langsung ke Puskesmas Periuk Jaya, Kota Tangerang, Banten, untuk melihat proses pelayanan.

"Negara hadir dengan cek kesehatan gratis sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk warga negara," kata Wihaji dalam keterangannya, Senin.

Dia menekankan pentingnya deteksi dini sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit.

"Mencegah lebih baik daripada mengobati dengan minimal mengetahui rekam medis. Jika sehat alhamdulillah, namun jika tidak akan ditindaklanjuti secara intensif," ujarnya.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), kata dia, mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wihaji menegaskan, Kemendukbangga berfokus pada pencegahan dan edukasi kesehatan di lini terdepan.

"Kemendukbangga memiliki fokus mencegah dan mengedukasi melalui pasukan terdepan," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa secara keseluruhan, program cek kesehatan gratis sudah berjalan baik, tetapi harus tetap dipantau.

"Sudah dibedakan antara reguler dan gratis, tahapan proses pendaftaran hingga pengecekan berjalan sistematis dan terstruktur," tutur Wihaji.

Baca juga: Kapan Cek Kesehatan Gratis bagi yang Berulang Tahun Bulan Januari 2025?

Wihaji menambahkan bahwa masyarakat dapat mengunduh aplikasi SATUSEHAT untuk lebih mudah mengakses rekam medis.

Namun, program cek kesehatan gratis hanya untuk mendeteksi tanda awal gangguan kesehatan, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati.

Ani menjelaskan, program cek kesehatan gratis ini sebatas untuk pemeriksaan awal, tidak mencakup pengobatan maupun tindakan medis oleh dokter setelah pemeriksaan.

"Namanya cek kesehatan gratis, jadi bukan pengobatan," kata Ani Ruspitawati di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Selanjutnya, kata dia, apabila pasien mengalami penyakit serius, maka akan diarahkan ke pelayanan reguler di puskesmas atau rumah sakit.

Adapun anggaran selanjutnya dibebankan kepada pasien, baik dengan biaya mandiri maupun menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.