TRIBUNNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 43 juta warga telah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar pemerintah sejak awal tahun 2025. Program ini disebut sebagai yang pertama kali dalam sejarah Indonesia.

“Sebanyak 43 juta orang sudah menggunakan program Cek Kesehatan Gratis. Ini, saya kira, program pertama kali juga di sejarah republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun, pada hari ulang tahun,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Presiden, program CKG bertujuan agar masyarakat bisa mendeteksi penyakit lebih dini dan segera mendapatkan pengobatan. Dari hasil pemeriksaan massal tersebut, pemerintah menemukan salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemui adalah kesehatan gigi.

Baca juga: Unboxing Kado dari Pemerintah: Menjajal Cek Kesehatan Gratis, Anugerah atau Sekadar Gimmick Semata?

“Walaupun ini juga menjadi PR besar bagi kita, karena ternyata hasil cek kesehatan gratis menunjukkan sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi,” ujarnya.

Prabowo menilai temuan tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat sektor tenaga medis, terutama dokter gigi, dokter umum, dan dokter spesialis.

“Kita tahu dokter umum saja kita masih kekurangan, dan kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah, di atas 140 ribu dokter. Kita juga kekurangan spesialis,” jelasnya.

Presiden menambahkan, kekurangan tenaga medis bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara lain. Bahkan, negara maju seperti Inggris pun harus merekrut dokter dari luar negeri dengan bayaran tinggi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Namun, Prabowo menegaskan, Indonesia harus mencari solusi dari dalam negeri melalui kebijakan pendidikan yang adaptif. Salah satunya dengan memperbanyak fakultas kedokteran dan meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran di universitas yang sudah ada.

“Kebijakan pendidikan kita harus disesuaikan. Kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran, dan jumlah mahasiswanya juga perlu ditambah. Kalau perlu, kita tambah beasiswa. Mungkin LPDP bisa menjadikan kedokteran sebagai salah satu prioritas utama,” tutupnya.

Baca juga: Daftar Temuan CKG di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran, Masalah Kesehatan Bayi sampai Lansia