Tidak Semua Siswa Berpuasa, Distribusi MBG Ramadan Perlu Diubah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan kembali menjadi sorotan. Di tengah klaim pemerintah bahwa menu MBG dirancang aman dan mampu bertahan hingga 12 jam sejak dimasak, muncul catatan penting dari kalangan ahli gizi. Bukan semata soal jenis makanan yang disajikan, melainkan soal strategi pelaksanaan, waktu distribusi, hingga perbedaan kondisi siswa yang dinilai belum sepenuhnya terjawab.

Baca juga: BGN Bakal Sasar Anak dari Pernikahan Siri hingga Putus Sekolah sebagai Penerima Manfaat MBG

Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Doddy Izwardy, menilai tantangan MBG di bulan puasa jauh lebih kompleks dibanding hari biasa. Pasalnya, Ramadan menghadirkan realitas yang berbeda: tidak semua siswa berpuasa, jam berbuka puasa di tiap daerah tidak sama, dan kebiasaan makan pun berubah. Jika pola distribusi tetap disamakan, potensi masalah justru bisa muncul di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan Doddy menanggapi penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang sebelumnya menyebut menu MBG selama Ramadan telah dirancang agar tetap aman dan layak konsumsi hingga 12 jam. Dadan juga memastikan pola distribusi MBG tidak berubah, yakni makanan dibagikan di sekolah untuk dibawa pulang oleh siswa yang menjalankan puasa. Sementara itu, di wilayah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa, pelayanan MBG tetap berjalan seperti biasa.

Namun menurut Doddy, pendekatan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah dan kondisi siswa.

“Persoalan utama MBG di bulan puasa bukan semata soal menu, melainkan soal strategi pelaksanaan,” kata Doddy saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Ia menekankan, sebelum menentukan menu makanan, BGN perlu melakukan identifikasi menyeluruh, mulai dari siapa sasaran penerima, kapan waktu memasak, hingga bagaimana mekanisme distribusinya.

“Di Indonesia jam berbuka puasanya beda-beda. Siswanya juga ada yang puasa dan ada yang tidak. Ini harus dipetakan dulu,” ujarnya.

Doddy pun menyarankan agar BGN tidak mengambil keputusan sepihak. Menurutnya, diskusi terbuka dengan pihak sekolah, pengelola dapur MBG, hingga peserta didik menjadi kunci untuk menemukan pola distribusi yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Jangan langsung kasih. Identifikasi dulu semuanya. Libatkan sekolah, melibatkan peserta didik,” jelasnya.

Ia mencontohkan dilema yang kerap muncul dalam penentuan menu. Makanan pokok seperti nasi dinilai tidak memiliki daya tahan lama, terutama jika dimasak terlalu pagi. Sementara alternatif seperti roti memang lebih awet, tetapi berpotensi menuai kritik karena dianggap sebagai Ultra Processed Food (UPF) jika diberikan secara terus-menerus.

“Kalau nasi kan enggak bisa bertahan lama. Diganti roti? Tapi nanti dikritik ultra-proses. Jadi susah juga,” kata Doddy.

Baca juga: BGN: Jumlah Dapur Umum MBG Naik 100 Kali Lipat dalam Setahun

Karena itu, ia menegaskan bahwa pengaturan waktu memasak dan distribusi jauh lebih krusial dibanding sekadar memilih menu yang tahan lama. Doddy bahkan menyarankan dapur MBG meniru pola pelayanan rumah sakit, di mana pemberian makanan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

Meski diakui pendekatan tersebut berpotensi menambah beban jam kerja petugas serta biaya operasional, Doddy menilai langkah itu tetap lebih tepat dibanding memaksakan penggunaan menu tahan lama yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa selama Ramadan.