Tantangan MBG di Daerah 3T, Pakar Kesehatan Ingatkan Distribusi hingga Risiko Gizi Tak Seimbang 

Ringkasan Berita:

• Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai memiliki sejumlah tantangan serius dalam implementasinya.
• Pakar kesehatan ingatkan sederet risiko yang dihadapi, mulai distribusi hingga kecukupan gizi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai memiliki sejumlah tantangan serius dalam implementasinya.

Dokter, peneliti Global Health Security, dan pakar epidemiologi Dicky Budiman mengingatkan bahwa tanpa perencanaan matang, program ini justru berisiko tidak berkelanjutan dan tidak tepat sasaran.

Baca juga: Pemerintah Pangkas Jadwal MBG Jadi 5 Hari Seminggu, Ini Daerah yang Dikecualikan

Menurutnya, kondisi wilayah 3T memiliki tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan.

“Di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di distribusi pangannya sulit. Ketergantungan logistiknya juga tinggi,” ujarnya pada Tribunnews, Selasa (31/4/2026). 

Risiko Program Tidak Berkelanjutan

Dicky menilai program makan bergizi di daerah 3T berpotensi gagal jika tidak berbasis pada sumber pangan lokal.

“Sehingga kalau ada program makan bergizi seperti ini, ada risiko programnya tidak berkelanjutan karena tidak berbasis pangan lokal,” jelasnya.

Ia bahkan mengingatkan potensi pemborosan jika sistem tidak diperbaiki.

“Jadi akhirnya ya seperti buang uang nantinya ya. Berrisiko seperti itu,” tegasnya.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM, Banggar Usul Pakai BA BUN dari MBG dan SAL Senilai Rp 237 T untuk Subsidi Energi

Potensi Ketergantungan Masyarakat

Selain itu, ada risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

“Jadi bisa menimbulkan ketergantungan programnya pada wilayah 3T itu,” kata Dicky.

Jika tidak dibarengi dengan pembangunan sistem yang kuat, masyarakat bisa kehilangan kemandirian.

“Dan bahkan nanti cenderung tidak membangun kemandirian keluarga kalau tidak dibangun sistem,” lanjutnya.

Ancaman Gizi Tidak Seimbang dan Keracunan Massal

Dicky juga menyoroti potensi masalah kualitas gizi dalam program tersebut.

“Ada potensi standar gizinya tidak terbangun sesuai sasaran atau sesuai tujuan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa makanan yang diberikan bisa saja hanya mengenyangkan tanpa memenuhi kebutuhan nutrisi.

“Karena kalorinya bisa cukup bikin kenyang, tapi proteinnya kurang, gizinya kurang. Karena juga mikronutriennya tidak terpenuhi,” jelasnya.

Tak hanya itu, risiko kesehatan lain juga mengintai.

“Selain ada potensi lagi, risiko keracunan makanan massal. Karena daerah 3T ini kan infrastrukturnya terbatas, haijinnya juga rendah,” ungkapnya.

Solusi: Integrasi dengan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Sebagai solusi, Dicky menyarankan agar program makan di sekolah diintegrasikan dengan intervensi pada kelompok prioritas.

“Integrasinya dengan intervensi seribu hari pertama kehidupan saja,” katanya.

Ia mengusulkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

“Misalnya satu dapur sekolah, hantin sekolah atau dapur yang dibangun masyarakat melayani sekolah, ibu hamil, balita,” jelasnya.

*Masalah Stunting Tak Bisa Diselesaikan dengan Satu Program*

Dicky menegaskan bahwa stunting adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan satu intervensi saja.

“Stunting itu masalah lintas generasi yang harus diselesaikan sejak ibu hamil,” ujarnya.

Ia mengingatkan pentingnya pendekatan menyeluruh, mulai dari lingkungan hingga pola asuh.

“Kalau itu tidak dibangun, ya kita hanya mengobati dampak-dampaknya saja, tidak menyelesaikan atau menuntaskan akan masalah,” tegasnya.

Makanan Kering untuk MBG di Daerah 3T, BGN Ungkap Alasan Distribusi 

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan, siswa-siswa sekolah yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) akan menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan bentuk bahan makan kering atau panganan yang tidak memerlukan pengolahan kompleks.

BGN kata Nanik telah mengatur distribusi MBG berdasarkan jenis dan ketahanannya.

"Untuk wilayah 3T kami menerapkan pendekatan berbeda, siswa diberikan makanan kering, bukan makanan olahan," kata dia di Jakarta, Selasa (31/3).

Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan.

Nanik mengungkapkan, perbedaan menu ini karena adaptasi keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T.

"Kami tegaskan seluruh skema distribusi ini tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip keamanan pangan," tegas Nanik.

Sementara untuk anak sekolah di wilayah lain tetap berjalan seperti biasa, yakni makanan fresh food dengan skema distribusi lima hari.

Kemudian untuk kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) mekanisme pendistribusiannya seperti biasa sampai hari Sabtu.

(Tribunnews.com/Aisyah Nursyamsi/Rina Ayu)