Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur nasional tidak hanya bergantung pada APBN saja, tapi juga dari BUMN dan swasta. Makanya, pemerintah membuat inovasi pembiayaan, agar publik bisa menikmati pembangunan infrastruktur.

“Terkait infrastruktur ada tiga sudut atau sumber yang diupayakan dan dikerjakan oleh pemerintah saat ini,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan di Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Robert menyebut pembiayaan pertama yang berasal dari APBN. Anggaran tersebut mengalokasikan 19 persen dari APBN didedikasikan untuk belanja infrastruktur nasional, dan pembiayaan infrastruktur juga disalurkan melalui Dana Alokasi Daerah (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa.

“Tahun lalu mencapai Rp400 triliun, adapun tahun ini sebesar Rp409 triliun dengan outlook sebesar Rp388 triliun sampai Rp390 triliun (APBN). Ketentuannya 25 persen dari DAU harus menjadi spending infrastruktur di daerah. Sebanyak 60 triliun dana desa untuk infrastruktur juga,” papar Robert. 

Sumber kedua berasal dari penugasan proyek yang diberikan pada BUMN. Robert memberi contoh, yaitu ketika pembangunan jalan tol di Trans Sumatera langsung diberikan kepada PT Hutama Karya (persero).

Sumber ketiga, pemerintah mengikuti tolak ukur Negara lain, yaitu melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Dari tiga sumber ini, Robert menegaskan bahwa meskipun Negara tidak punya anggaran, bukan berarti kita tidak bisa membangun infrastruktur.

"Public Private Partnership namanya. Ini memungkinkan untuk menarik swasta bekerja sama,” jelas Robert Pakpahan.

Lebih lanjut Robert menambahkan, melalui kerjasama swasta, porsi keterlibatan anggaran pemerintah masih cukup besar, yaitu 41,3 persen. Sedangan BUMN mengambil porsi 22,2 persen dan swasta mencapai 36,5 persen.  

“Yang penting adalah masyarakat menikmati infrastruktur publik tersebut,” kata Robert.