Konsekuensi dari kebijakan sertifikasi adalah pengenaan sanksi larangan berlayar terhadap kapal yang tidak memiliki sertifikat lengkap termasuk awaknya. Selama masa sosialisasi ini, uji petik terhadap kapal dilakukan secara gratis.

Pihaknya berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan baik regulator, operator maupun para pengguna jasa transportasi laut untuk memenuhi persyaratan pelayaran demi keselamatan  merupakan tanggung jawab bersama.

Selain melakukan sosialisasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut turut melakukan uji petik di Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat. Uji petik ini menunjukan masih adanya kapal tradisional yang tidak memenuhi syarat kelautan. Namun terhadap kapal yang memenuhi persyaratan langsung diberikan sertifikat dalam waktu yang tidak lama.

Di Pelabuhan Kumai, Ditjen Hubla melakukan kegiatan pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal terhadap kapal-kapal tradisional di bawah 7 GT maupun kapal-kapal di atas 7 GT. Setidaknya ada 300 kapal tradisional yang mengangkut wisatawan beroperasi di sana dan 300 kapal kargo bersandar di Kumai setiap bulannya.

Selama proses uji kelaikan yang dilakukan 7-9 Oktober 2018, Ditjen Hubla telah menerbitkan 250 sertifikat pengukuran. Kegiatan tersebut masih terus berlanjut. Pada November 2018 akan diadakan pendidikan dan pelatihan kelautan gratis mencakup Pelatihan Basic Safety Training (BST) dan Surat Kecakapan Kepelautan SKK 30 Mil.

Ditjen Hubla turut menyumbang sedikitnya 300 pelampung yang dapat dibagikan kepada nelayan, memberikan pendidikan pelatihan dasar kelautan kepada seluruh awak kapal secara gratis, serta memberi sertifikat pengukuran kapal secara simbolis.

“Khusus di daerah pariwisata, keselamatan laut sangat penting. Saya berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh banyak pihak termasuk operator,” katanya.(*)