Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, pengelolaan dana desa di Provinsi Bali adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Untuk itu, Provinsi Bali patut menjadi daerah percontohan terkait pengelolaan dana desa.

“Saatnya Bali mengajarkan kepada Indonesia tentang pengelolaan dana desa,” ujarnya pada Sosialisasi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali, Kamis (28/3).

Terkait pengawasan, Anwar mengatakan, Kemendes PDTT telah bekerjasama dengan stakeholder termasuk Kejaksaan Agung.

Untuk mengoptimalkan kerjasama tersebut, Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung pun aktif melakukan sosialisasi tentang pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa di berbagai daerah termasuk Bali.

“Pertama di Yogyakarta yang melibatkan Kejati DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian putaran kedua dilaksanakan di Sumatera Utara Medan melibatkan 3 Kejati, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ketiga yang dilaksanakan sekarang ini melibatkan lebih besar lagi, yakni 5 Kejati, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. April nanti akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Terkait dana desa, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, Provinsi Bali telah membentuk sekretariat bersama khusus menangani dana desa. Sekretariat tersebut mewakili berbagai stakeholder mulai dari sisi sosialisasi, pembinaan, pengawasa, hingga advokasi hukum.

“Komposisi inilah yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa di bali,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dana desa di Provinsi Bali telah digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnyta, hampir semua BUMDes di Provinsi Bali mampu berjalan dengan semarak dan cepat.

“Untuk BUMDes semarak dan progress sangat baik. Hampir semua BUMDes maju cepat mendorong ekonomi desa,” ungkapnya.(*)