TRIBUNNEWS.COM, Lombok - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat realisasi asuransi pertanian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sampai saat ini, realisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/ K) di daerah tersebut masih rendah.

“NTB kita kejar terus realisasinya. Memang masih rendah, tapi sejak tiga bulan terakhir sudah menunjukkan peningkatan,” kata Direktur Pembiayaan Pertanian pada Di rektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Indah Megahwati, Jumat (20/9).

Indah akan menempatkan anggota timnya di NTB guna me mastikan realisasi AUTP dan AUTS/K berjalan dengan baik. Untuk AUTP, dia optimistis bakal mencapai 70% da ri target 17.000 hektare (ha) yang masuk daftar peserta definitif (DPD). 

Baca: Kementan Dukung Jawa Barat Jadi Penghasil Beras Organik Terbesar Di Indonesia

Saat ini realisasi AUTP NTB baru 946,7 ha. Begitu pun dengan AUTS/K yang menargetkan 12.000 DPD. Sevab itu, dibutuhkan kesadaran petani betapa pentingnya program asuransi ini.

“Kalau untuk AUTS, kesadaran peternak untuk daftar asuransi sudah sangat tinggi karena sudah merasakan langsung manfaatnya. Bahkan komitmen untuk Agus tus sampai Oktober itu sudah 10.000 lebih,” kata Indah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy di berbagai kesempatan meminta daerah agar lebih gencar mensosialisasikan program asuransi pertanian ini. Pasalnya, masih banyak petani yang masih belum mengerti cara mendaftar.

"Kepada Dinas Pertanian seluruh daerah agar terus melakukan pendekatan kepada petani. Bisa menggunakan para penyuluh juga. Ini agar perani bisa lebih tenang dan nyaman, serta tidak takut mengalami gagal panen," kata Sarwo Edhy.

Baca: Kementan Dukung Jawa Barat Sebagai Penghasil Beras Organik Terbesar di Indonesia

Sarwo Edhy mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran program asuransi sebesar Rp163,2 miliar untuk pertanian di tahun ini. Anggaran sebesar Rp144 miliar itu untuk AUTP. Untuk AUTS/K dialokasikan sebesar Rp19,2 miliar. Sarwo Edhy menjelaskan, program asuransi tersebut dimulai sejak 2015 dengan besaran premi Rp180 ribu/hektare (ha).

"Dari jumlah premi yang dibayar petani hanya 20 persen atau Rp36 ribu/ha. Sementara 80 persen, dibayar oleh pemerintah alias subsidi. Adapun nilai pertanggungannya sebesar Rp6 juta/ha. Program ini untuk melindungi petani dari gagal panen," kata Sarwo Edhy.

Kepala Cabang Jasindo Mataram Munfidzu Al Dustur mengatakan, kendala pendaftaran asuransi pertanian di NTB adalah tingkat kesadaran petani, terutama petani padi, yang ma sih perlu diberi tahu manfaat proteksi usaha tani nya. 

Selain itu, musim tanam ke dua yang baru dimulai pada Oktober bahkan November atau Desember mendatang.

“Petani padi masih menunggu hujan untuk mulai tanam sehingga realisasinya masih rendah. Kan pendaftaran asuransinya menunggu tanam dulu,” katanya.(*)