TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA  – Dalam rangka mengikuti perkembangan kebijakan pelaksanaan tol laut, Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) pada tanggal 12 Februari 2020 bertempat di hotel Bumi Surabaya, telah mengadakan Sosialisasi Registrasi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Anggota ALFI Jawa Timur Dalam Bisnis Tol Laut.

ALFI mengundang secara resmi Capt. Wisnu Handoko selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menjadi salah satu narasumber pada acara sosialisasi tersebut.

Baca: Investasi Usaha Kuliner di GrabKitchen Minim Risiko

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang bertindak sebagai salah satu narasumber pada acara sosialisasi tersebut menjelaskan kepada anggota ALFi Jawa timur (Jatim) tentang “Sinergi manfaatkan Program Tol Laut Melalui Transparansi Biaya dan Kesempatan Berusaha”.

Dalam sosialisasi tersebut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan terdapat 11 (sebelas) kendala kinerja logistik sebelum ada program tol laut diantaranya perdagangan bapokting di 3TP didominasi pelaku usaha tertentu (natural monopoli), memiliki armada kapal atau jaringan pelayaran sendiri, didukung aset, modal toko dan gudang bapokting pelaku usaha tertentu, consignee (pelaku usaha 3TP) menggunakan JPT tertentu (natural monopoli), biaya bundling kirim kontainer belum transparan, harga jual bapokting ditingkat supplier belum transparan, harga jual bapokting ditingkat pelaku usaha 3TP sulit dikendalikan, booking kontainer (ruang muat) berbasis first book first serve, data base contignee, shipper/JPT, supplier, kargo manifest belum terdata dengan detail, booking kontainer dan penyampaian informasi dilakukan secara manual dan belum terkoneksi antar moda.

Baca: Makin Gampang Kulineran, Grab Luncurkan GrabKitchen di Surabaya

Lebih lanjut, Wisnu Handoko mengatakan setelah ada program tol laut kinerja logistik diharapkan dapat memberikan prioritas kesempatan berkembang bagi pengusaha kecil, membangun kompetisi (market share) bagi JPT yang lain, mendorong adanya kompetisi (market share) dengan melibatkan banyak pelaku usaha, biaya bundling kirim kontainer dibuat transparan, harga jual bapokting ditingkat supplier dibuat transparan, harga jual bapokting tertinggi di pelaku usaha 3TP lebih mudah dikontrol, booking kontainer (ruang muat) berbasis first book first serve proposional mengantisipasi monopoli, data base consignee, shipper/JPT, supplier, kargo manifest akan diminta secara detail dengan mekanisme registrasi, booking kontainer dan penyampaian informasi akan dilakukan secara digital/online dan terkoneksi transportasi antarmoda dari first mile s/d last mile.

Seperti diketahui bahwa Kemenhub dan PT. Telkom tengah mengembangkan Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal berupa Logistic Communication System (LCS) yang memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, Transparansi standarisasi biaya logistik dan Disparitas harga bapokting.

“Melalui ekosistem logistik dan digitalisasi bisnis proses pada program tol laut logistik diharapkan dapat terjadi perubahan proses bisnis menjadi lebih baik, cepat dan murah hingga efektif dan efisien untuk tercapainya petumbuhan ekonomi yang lebih baik," tutup Wisnu Handoko