TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG BARAT - Untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah pandemi, Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan Pemkab Bandung Barat. Kerja sama ini mencakup pengembangan SDM sektor pertanian serta perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

Kerja sama Kemnaker dan Pemkab Bandung Barat ini tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang pelatihan dan program pengembangan padat karya pertanian.

Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Plt. Sekjen Kemnaker Budi Hartawan dan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, dengan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Kantor Bupati Bandung Barat, hari Minggu (19/7/2020).

Dalam sambutannya, Menaker menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi nasional.

Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak, baik internal pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah, untuk menjaga ketahanan nasional atas dampak pandemi tersebut.

"Kita tahu, dampak Covid-19 ini banyak teman-teman kita yang mengalami PHK atau dirumahkan. Pasar kerja juga masih wait and see. Untuk itu perlu diberi perluasan kesempatan kerja. Pelatihan dengan tidak hanya menjadikan mereka diterima pasar kerja tetapi juga memiliki kesempatan berwirausaha," kata Menaker Ida.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, jelas Menaker, Kemnaker berinisiatif melaksanakan sinergi pelatihan dan program pengembangan padat karya pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kerja sama Kemnaker dengan Pemkab Bandung Barat bertujuan untuk menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, dengan menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat.

"Jadi ini memadukan 2 Direktorat Jenderal di Kemnaker, yaitu Binalattas serta Binapenta dan PKK kemudian sinerginya dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," jelas Menaker.

Menaker melanjutkan, di wilayah Bandung Barat sendiri terdapat 2 unit pelatihan teknis milik Kemnaker. Yaitu BLK Lembang dan BBPPK dan PKK Lembang. Hal ini diharapkan dapat mendukung perkembangan kerja sama ini.

"Jadi ini memang disiapkan untuk membangun ketahanan pangan, diperuntukan bagi siapa? Bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ter-PHK atau dirumahkan," ujarnya.

Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, program yang dikerjasamakan ini akan melibatkan 120 orang petani dari wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan pelatihan.

Dari pihak Kemnaker akan menyiapkan instruktur, pelatihan pengolahan lahan, penyediaan benih tanaman, pupuk, dan pendampingan untuk memastikan pasca panen dapat diserap oleh pasar, yang pada gilirannya akan menguntungkan petani.

"Nantinya, kerja sama antara Kemnaker dengan Pemkab Bandung Barat ini akan dijadikan pilot project untuk program serupa di daerah lainnya," kata Aris Wahyudi.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, menyampaikan apresiasi atas program kerja sama ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan 10 hektare untuk mendukung kerja sama ini.

"Jadi kita sudah punya beberapa buyer yang bisa menerima kita. Saya rasa 10 hektare ini kurang tapi kita mulai dulu, nanti kalau sudah baik tentu saja kita bisa berkembang terus," paparnya.(*)