TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengemukakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan melalui pertemuan tripartit berjalan dengan lancar.

Pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilakukan pemerintah bersama-sama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Kadin/Apindo.

“Pada pertemuan tripartit, semua aktif mengemukakan aspirasinya, mulai dari pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin serta temen-temen yang merepresentasikan pekerja dan buruh. Pemerintah sangat memahami persoalan yang menjadi aspirasi para pengusaha dan buruh,” kata Menaker Ida usai melakukan inspeksi tunnel 1 proyek pembangunan terowongan KCJB di Jakarta Timur, Senin(27/2/2020).

Menaker Ida menjelaskan, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja memang ada serikat pekerja/serikat buruh yang masih menolak RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Namun demikian, katanya, sebagian besar SP/SB tetap hadir dalam membahas isi RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

“Ada (Serikat pekerja/serikat buruh) yang menolak, tapi sebagian besar masih bersama-sama dengan kami untuk menuntaskan pembahasan subtansi RUU Cipta Kerja ,” kata Menaker Ida.

Sebagaimana diketahui, siang ini Menaker Ida meninjau proyek pembangunan terowongan bawah tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Selain memeriksa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Menaker Ida juga memeriksa penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Proyek tersebut.

“Kita ingin memastikan penggunaan TKA ini apakah sesuai dengan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Menaker Ida mengungkapkan, Proyek Strategis Nasional (PSN) KCJB ini melibatkan total 12.000 pekerja, di mana 2.000 di antaranya adalah TKA dan sisanya sebanyak 10.000 orang adalah pekerja lokal Indonesia.