TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mengejar target program pembangunan SDM, pemerintah mulai meluncurkan program bantuan BLK Komunitas Tahap I Tahun 2020.

Peluncuran program ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dengan 10 orang perwakilan penerima bantuan di Kantor Kemnaker, Jakarta, hari Selasa (4/8/2020).

Untuk tahap I, program BLK Komunitas mencakup pembangunan 100 lembaga dari total target 1.000 lembaga.

"Saya titip kepada lembaga penerima bantuan BLK Komunitas tahap I. Semoga acara ini menjadi langkah awal dalam komitmen nyata kita semua untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, usai menyaksikan penantanganan Perjanjian Kerja Sama.

BLK Komunitas adalah suatu unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lainnya.

BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sektiar lembaga, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha.

Dalam sambutannya, Menaker Ida menjelaskan bahwa BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017.

Trobosan ini bertujuan untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter di lembaga pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill.

Pendirian BLK Komunitas adalah upaya meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas.

"Diharapkan dengan hadirnya BLK Komunitas, maka santri dan siswa lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, mendapatkan akses pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal," ujar Menaker Ida.

Menaker Ida mengungkapkan, sejak 2017-2019, Kemnaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Di masa pandemi saat ini, Kemnaker tetap berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dengan mengurangi kapasitas yang semula dialokasikan 2.000 menjadi 1.000 BLK Komnitas.

"Memang berkurang, tapi kalau dari 1000 BLK itu tersebut mampu maksimal mengerjakan peran-peran pelatihan vokasi, maka harus dibayangkan 1000 rasa 2000 BLK," katanya.

Caranya bagaimana? Menaker Ida mengatakan jika selama ini pemerintah melakukan pendampingan selama dua tahun, maka BLK Komunitas harus tetap membuka diri untuk bekerja sama serta berjejaring dengan lembaga pendidikan, baiki perguruan tinggi maupun perusahaan/industri.

"Jadi anggap saja 1000 rasa 2000 atau 3000. Itu cara menyiasati di kondisi sulit. Kalau selama pelatihan hanya dua paket, bagaimana caranya pelatihan menjadi empat paket, caranya dengan berjejaring. Saya yakin Bapak/Ibu mampu melakukannya," katanya.

Kepada penerima bantuan BLK Komunitas tahap I, Menaker Ida berharap agar mengerjakan sesuai petunjuk yang ditetapkan dan terbitkan.

"Jangan sekali-kali mengurangi spesifikasi dan mengurangi kualitas. Ini bukan uang Kemnaker, ini uang rakyat yang dihimpun melalui pajak," ujar Menaker Ida.

Menaker menambahkan, berbeda dengan penandatanganan PKS sebelumnya, di saat pandemi Covid-19 sekarang ini, penandatanganan PKS harus mengikuti protokol kesehatan.

Yakni dengan menggunakan masker, adanya penjagaan jarak dan harus dicek suhu tubuh dan proses penandatanganan pun tidak bisa dalam satu tahap saja, tapi akan bertahap-tahap.

"Sekarang (PKS-red) di Jakarta, maka untuk berikutnya akan mendekat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Pokoknya yang paling penting, bagaimana kita mempercepat proses realisasi pembangunan BLK Komunitas," ujar Menaker Ida.

KH Basyir Fadullah dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Minhajut Tholabah kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengatakan bahwa selaku penerima bantuan BLK Komunitas, pihaknya akan memanfaatkan sebaik mungkin dan melaksanakan program penyelenggaraan vokasi bagi santrinya.

Basyir menyambut positif pesan Menaker Ida agar tak mengurangi kualitas atau spesifikasi bantuan BLK Komunitas yang diterimanya.

Pesan Menaker Ida dinilainya sebagai upaya negara untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

"Karena bantuan ini modelnya swakelola, pendanaannya dari pajak rakyat, InsyaAllah akan kami jalankan sepenuhnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Romo Remigius Misa Keuskupan Agung dari kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia memberi apresiasi kepada Menaker Ida yang memintanya untuk membangun BLK sesuai spesifikasi dan perencanaan.

"Pesan Bu Menteri sungguh luar biasa. Bagi kami, sungguh menjadi catatan penting dan utama, supaya tanggung jawab kami kepada rakyat yang telah memberi lewat pajak, harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai pengelola BLK Lembaga Keagamaan Katholik yang melayani kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan iman dan lainnya, Romo Remigius mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan pemda.

"Kami dapat dukungan untuk menyalurkan kepada masyarakat tentang upaya kongkrit tersebut," katanya.(*)