TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan konektivitas, integrasi dan pemerataan wilayah, baik di wilayah Indonesia Bagian Timur maupun wilayah 3TP (Terluar, Terpencil, Terdalam, Perbatasan).

Beberapa upaya yang dilakukan di sektor transportasi laut antara lain adalah penyelenggaraan program angkutan barang tol laut, angkutan perintis dan angkutan ternak.    

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan bantuan berupa subsidi bagi penyelenggaraan angkutan tol laut, perintis dan kapal ternak, baik dalam bentuk subsidi operasional, subsidi kontainer, maupun subsidi muatan.

Pada tahun 2020 ini direncanakan terdapat 26 (dua puluh enam) Kapal Angkutan Barang Tol Laut yang akan melayani 26 (dua puluh enam) trayek yang menyinggahi 100 (seratus) Pelabuhan melalui 70 (tujuh puluh) Kabupaten/Kota di 20 (dua puluh) Provinsi di Indonesia.       

26 (dua puluh enam) kapal tersebut, menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi, terdiri dari 14 (empat belas) Kapal Negara, 5 (lima) Kapal milik PT. Pelni, 5 (lima) Kapal PT. ASDP, serta 2 (dua) Kapal Swasta. Sedangkan dari 26 (dua puluh enam) trayek yang ditetapkan, 20 (dua puluh) di antaranya merupakan trayek penugasan, yang terdiri dari 8 (delapan) trayek penugasan kepada PT. Pelni, 7 (tujuh) Trayek kepada PT. ASDP, dan 5 (lima) Trayek kepada PT. Djakarta.

“Adapun 6 trayek lainnya dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum bagi perusahaan pelayaran swasta, di mana 5 trayek di antaranya sudah dilelangkan,” jelas Antoni.

Lebih lanjut, Antoni menjelaskan mengenai Angkutan Laut Perintis, yang menurutnya masih menjadi angkutan laut yang sangat diandalkan masyarakat kepulauan terpencil, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) mengingat ketiadaan transportasi jenis lain (darat dan udara) yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Tanpa kehadiran Kapal Perintis, urat nadi perekonomian di pulau tersebut akan terganggu. Kapal Perintis dapat mengangkut hingga 500 orang dan menghubungkan kepulauan berkategori 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan lebih besar,” terangnya.

Antoni menjelaskan, bahwa hingga saat ini terdapat 116 (seratus enam belas) unit Kapal Perintis yang melayani 110 (seratus sepuluh) trayek menyinggahi 466 (empat ratus enam puluh enam) Pelabuhan Singgah di 171 (seratus tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota di 28 (dua puluh delapan) Provinsi di Indonesia.

Selain itu, untuk membawa penumpang ke Pelabuhan-Pelabuhan yang belum memiliki dermaga atau memiliki kedalaman alur dangkal, Kementerian Perhubungan saat ini juga memberikan subsidi kepada 20 (dua puluh) unit Kapal Rede yang dioperatori oleh PT. Pelni untuk melayani 20 (dua puluh) trayek ke 28 (dua puluh delapan) pelabuhan singgah melalui 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) Provinsi di Indonesia.

“Keberadaan kapal rede ini, berfungsi untuk melayani antar jemput para penumpang, yang berasal dari dan ke kapal-kapal besar yang tidak bisa sandar ke dermaga pelabuhan,” ungkapnya.

Selanjutnya, salah satu bagian dari Program Tol Laut yang bertujuan untuk memperlancar distribusi ternak antar pulau di Indonesia, demi meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mendukung swasembada daging nasional, Kementerian Perhubungan juga memberikan subsidi untuk Angkutan Kapal Ternak.

Antoni beranggapan, pemanfaatan kapal khusus angkutan ternak dapat berimplikasi pada optimalnya konektivitas daerah sentra produksi dan konsumen karena secara operasional moda transportasi laut angkutan ternak itu akan efektif melayani pengangkutan ternak dan berlayar secara rutin dan terjadwal dari daerah sentra produksi menuju daerah konsumen.

Selain itu, penyelenggaraan kapal angkutan ternak ini juga memperhatikan prinsip animal welfare sehingga menciptakan kondisi yang nyaman bagi ternak selama waktu pengangkutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek logistik dan prosedur yang sesuai.

“Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan penyusutan bobot ternak, bahkan kematian karena penanganan hewan ternak yang tidak layak di atas kapal,” tegas Antoni.

Saat ini, jelasnya terdapat 6 (enam) Kapal Khusus Angkutan Ternak yang melayani 6 (enam) trayek dengan 13 (tiga belas) Pelabuhan Singgah di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia.

“Keenam Kapal Angkutan Ternak tersebut dioperatori oleh PT. Peni, PT. Subsea Lintas Globalindo, PT. Pelayaran Wirayuda Maritim, PT. Luas Line, dan PT. ASDP,” tukasnya.

Antoni mengatakan, bahwa program Tol Laut, termasuk di dalamnya Angkutan Ternak dan Angkutan Perintis, adalah salah satu program strategis Pemerintah Joko Widodo terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas. Sasaran utama program tol laut ini adalah pengurangan disparitas harga, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program Tol Laut, Pemerintah berharap dapat terwujud kesimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur, membuat hasil industri daerah dapat dijual melalui perdagangan antar pulau, bahkan diekspor ke negara lain melalui perdagangan luar negeri.

Berdasarkan data terkini, Program Tol Laut berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1% menurut data PIHPS-BI dan -17,3% menurut data SP2KP-Kementerian Perdagangan.

“Keberhasilan program tol laut tentunya tidak terlepas adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan seluruh Stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Tol Laut, termasuk dengan Pemerintah Daerah dan para operator dalam mengimplementasikan program tol laut agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tutup Antoni.