Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kemenhub Luncurkan COACH: Manajemen Limbah Kapal Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok

Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen limbah kapal terpadu ini. Pertama adalah trust, harus ada kepercayaan antara seluruh pihak.

Kemenhub Luncurkan COACH: Manajemen Limbah Kapal Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok
Kemenhub
Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Capt. Wisnu Handoko pada acara Podcast Syapa, Syahbandar Utama Tanjung Priok Menyapa, yang ditayangkan perdana, (19/11). 

Wisnu menjelaskan, bahwa paling lama satu kali 24 jam atau pada saat melaporkan warta kedatangan kapal (SPM), operator kapal/agent harus sudah mengajukan permohonan rencana penurunan/bongkar limbah dari kapal yang sudah diklasifikasikan menurut jenis dan jumlah limbahnya melalui sistem inaportnet. Sedangkan BUP/pelindo/tersus harus sudah menyediakan tempat, reception facility dan penunjukan transporter.

BUP/ Operator Terminal khusus, lanjutnya dapat mengenakan tarif pananganan limbah sebagai pembiayaan dalam penanganan limbah dan penyadiaan sarana-prasarana pengelolaan limbah seperti personil, sarana prasarana dan administrasi. Tarif yang di tetapkan harus disepakati oleh para pihak dan di ketahui oleh Otoritas Pelabuhan serta di sosialisasikan secara transparan oleh BUP/OT.

“Dalam pengelolaan limbah di Pelabuhan tentunya tidak bisa gratis, karena ada kegiatan yang mengerahkan sumber daya meliputi personil, sarana, prasarana dan administrasi. Untuk itu pihak BUP/OT sebagai pengelola limbah harus mengalokasikan biaya penanganan limbah yang dikenal sebagai Recovery Cost atau Waste Fee yang harus disepakati oleh seluruh pihak. Di sinilah peran Syahbandar selaku regulator untuk memfasilitasi agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan,” tukasnya.

Wisnu beranggapan, sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi MARPOL 73/78 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal-Kapal melalui Peraturan Presiden No.46 tahun 1986 tanggal 09 September 1986, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan masalah perlindungan lingkungan maritim, dalam hal ini pencemaran dari kapal.

“Sebagai Pelabuhan yang sudah Go Internasional, sudah selayaknya Tanjung Priok tidak semata-mata memikirkan factor ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan, namun juga memikirkan masalah perlindungan lingkungan, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelabuhan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Wisnu mengungkapkan, saat ini sudah ada 9 (sembilan) Perusahaan yang mendaftarkan Kapalnya untuk mengikuti Program ini. “Kita akan running dengan 9 kapal menjadi pilot project. Apabila berhasil dan berjalan dengan lancar, diharapkan program ini dapat menjadi percontohan dan dapat diterapkan juga oleh Pelabuhan-Pelabuhan lain di Indonesia,” tutupnya.

Sebagai informasi, Ditjen Perhubungan Laut telah memanfaatkan berbagai platform media untuk berbagi ilmu dan sharing pengalaman. Kini, diinisiasi oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah hadir PODCAST yang saat ini sedang marak di tengah era digitalisasi.

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terus mengikuti perkembangan zaman dengan tayangan Perdana Podcast Syahbandar Tanjung Priok bertajuk Menyapa “SYAPA”. Untuk kali ini, tema yang diangkat adalah Manajemen Limbah Kapal Terpadu di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas