TRIBUNNEWS.COM - Upaya pemerintah menanggulangi dampak COVID-19 sepanjang tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di sektor ketenagakerjaan. Bahkan program yang digulirkan pemerintah dalam pemulihan di sektor ketenagakerjaan telah melebihi dari jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.

"Sejumlah indikator makro menunjukkan sinyal perbaikan yang juga berdampak positif pada pemulihan di sektor ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Pemerintah, kata Menaker Ida, terus berupaya membangkitkan perekonomian di tahun 2021. Salah satu fokus utama yang menjadi penentu adalah pemulihan di sektor kesehatan melalui program vaksinasi. "Harus ada optimisme hadapi tahun 2021. Pemulihan dengan semangat optimisme. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2021," katanya.

Menurut Menaker Ida, penanganan dampak COVID-19 yang menuai hasil positif tersebut tak lepas dari berbagai program yang dijalankan Kemnaker.

Sebanyak 10 program Kemnaker dijalankan untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan akibat COVID-19 tersebut yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training yang melibatkan 121.049 orang, pemagangan di industri (19.475), pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja (11.346), sertifikasi kompetensi (749.307), penempatan tenaga kerja dalam negeri (836.181), penempatan tenaga kerja di luar negeri (112.700), pelatihan wirausaha baru (212.260), inkubasi bisnis (4.080), padat karya (106.014), dan gerakan pekerja sehat (24.000).

"Total Kemnaker telah menyasar sebanyak 2.196.412 orang untuk penanganan dampak COVID-19 ini, " ujar Menaker Ida didampingi Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dan beberapa pejabat eselon I Kemnaker.

Menaker Ida menambahkan, program PEN yang menyasar sektor ketenagakerjaan telah melibatkan total 32.421.400 orang. Program tersebut terdiri dari bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) sebanyak 12.265.437 orang, Kartu Prakerja (5.509.055), bantuan produktif usaha mikro (12 juta), dan padat karya Kementerian/Lembaga (2.6464.948).

Dengan demikian, lanjut Menaker Ida, upaya pemerintah dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan, baik dari program yang ada di Kemnaker maupun dukungan PEN telah menyasar pada 34.617.852 orang.

"Capaian ini sudah melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19 yang disurvei oleh BPS mencapai 29,12 juta orang," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengungkapkan 29,12 juta orang usia kerja yang terdampak COVID-19 itu berasal dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta, orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta), sementara tak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta), dan bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorten hours) karena COVID-19 (24,03 juta).

"Total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang. Persentase penduduk usia kerja terdampak COVID-19 sebesar 14,28 persen. Sedangkan angkatan kerja terdampak COVID-19 sebesar 20,51 persen," ujarnya.

Raker gabungan dengan agenda "Pokok Bahasan Penjelasan tentang Evaluasi Penanggulangan COVID-19 Selama Satu Tahun Terakhir" dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Raker ini diikuti juga oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin; Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Penny K Lukito; Direktur Utama PT. Biofarma, Honesty Basyir. (*)