TRIBUNNEWS.COM - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangan mengatakan bahwa marikultur dapat menciptakan peluang usaha, misalnya mencakup usaha produksi benih dan induk ikan, usaha pembesaran, usaha pakan, hingga bisnis transportasi pengirimana benih dan induk ikan.

“Jika dikelola dengan baik, marikultur akan menghasilkan nilai tambah dan mempekerjakan banyak orang. Saya mengajak peneliti, perekayasa dan akuakulturis untuk terus berinovasi untuk menciptakan keberhasilan pemanfaatan potensi marikultur di Indonesia,” ujar Slamet.

Slamet menambahkan sebagaimana Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono sampaikan saat kunjungan ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok beberapa waktu lalu bahwa marikultur dapat berkontribusi untuk peningkatan devisa negara. Selain itu, potensi ekonomi marikultur sangat besar untuk menciptakan peluang usaha sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang akhirnya berdampak pada peningkatakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Slamet, dengan terciptanya inovasi-inovasi teknologi marikultur maka akan dapat dicontoh atau diadopsi oleh masyarakat.

“Kehadiran UPT tidak hanya melayani tetapi juga bisa dijadikan model bisnis yang dapat ditiru oleh masyarakat. Saya optimis melalui optimalisasi pemanfaatan potensi marikultur akan membuat masyarakat lebih sejahtera. Pendapatan negara dari sub sektor perikanan budidaya juga akan meningkat," ujarnya.

Di BPBL Lombok, ada beberapa komoditas marikultur yang terus dikembangkan diantaranya yaitu tiram mutiara, kerang abalon, bawal bintang, kakap putih, rumput laut kultur jaringan dan lobster serta ikan hias laut seperti ikan nemo, letter six dan capungan banggai.

Lebih detail lagi, Kepala BPBL Lombok, Mulyanto menerangkan dalam pengembangan budidaya tiram mutiara di BPBL Lombok telah memiliki hatchery untuk pemijahan, kultur pakan alami dan pemeliharaan larva. Kapasitas produksi pertahunnya sebesar 200.000 – 300.000 ekor spat ukuran 0,5 mm.

Sedangkan untuk pendederan dan pemeliharaan induk tiram mutiara dilakukan dengan metode longline. Dengan metode ini mampu memproduksi spat ukuran 7 – 8 cm dengan kapasitas produksi 10.000 ekor per tahun dan calon induk sebanyak 1.000 ekor per tahun.

Dalam pengembangan komoditas kerang abalon, BPBL Lombok mampu memproduksi kerang abalon ukuran 2 – 4 cm dengan kapasitas produksi 20.000 ekor per tahun dan calon induk ukuran 4 – 6 cm sebanyak 700 – 1.000 ekor per tahun.

Lalu untuk jenis komoditas ikan laut seperti bawal bintang dan kakap putih, BPBL Lombok telah memiliki fasilitas hatchery untuk pemijahan dan pemeliharaan induk. Dengan rata-rata produksi benih ukuran 2,5–5 cm dengan kapasitas produksi 800.000 ekor per tahun untuk benih bawal bintang dan 400.000 ekor per tahun untuk benih kakap putih.

BPBL Lombok juga telah mampu memproduksi calon induk bawal bintang ukuran 500 – 600 gr per ekor dengan kapasitas produksi 1.000 ekor per tahun. Serta untuk calon induk kakap putih ukuran 500 – 700 gr per ekor dengan kapasitas produksi 300 ekor per tahun. Untuk pemeliharaan calon induk dilakukan dengan metode karamba jaring apung (KJA).

Untuk komoditas rumput laut, BPBL Lombok telah mengembangkan metode kultur jaringan. Dimana BPBL Lombok mampu memproduksi bibit rumput laut kultur jaringan dengan kapasitas produksi 2.500 individu per tahun dengan berat rata-rata per individu 0,2 – 0,5 gr dengan panjang 5 – 7 cm. Sedangkan instalasi yang berada di Desa Gerupuk mampu memproduksi bibit rumput laut kultur jaringan dengan kapasitas produksi 45.000 – 50.000 kg per tahun.

“Pengembangan marikultur khususnya di Indonesia masih sangat potensial dilakukan selain dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir juga memberikan dampak positif secara ekologi, karena dengan budidaya tidak terjadi lagi eksploitasi komoditas laut di alam,” kata Mulyanto.

Selain itu, ujarnya, UPT BPBL Lombok akan terus menjadi pusat layanan dan penyebaran teknologi budidaya khususnya marikultur di daerah serta dapat selalu hadir di saat masyarakat memerlukan solusi sebagai bukti kehadiran pemeritah di tengah masyarakat. (*)