TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggaran 2022.

Menurut Gus Menteri, target kinerja prioritas Kemendes PDTT untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada prioritas pembangunan nasional, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

"Tentu Kemendes PDTT berkewajiban untuk mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara makro pada prioritas nasional," kata Gus Menteri mengawali pemaparannya saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Komisi V Dorong Kenaikan Anggaran Kemendes PDTT

Setidaknya, terdapat tujuh prioritas nasional yang telah ditetapkan, yaitu pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

"Prioritas nasional 1, 2, 3, dan 6 inilah yang menjadi yang menjadi dasar untuk menyusun target kinerja dan pagu indikatif di tahun 2022," terang Gus Menteri.

Baca juga: Kemendes PDTT Mulai Proses Pendaftaran BUMDesa

Lebih lanjut, Gus Menteri merinci satu persatu rencana program berikut dengan alokasi anggaran Kemendes PDTT, untuk mendukung  tujuh target pembangunan nasional. Salah satunya adalah terevilitasinya BUMDes dan BUMDesma pada tahun 2022.

Secara umum, anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi rencana program dan capaian Kemendes PDTT, salah satunya disampaikan anggota Fraksi PDIP, Hi Herson Mayulu. Pasalnya, perkembangan desa sudah sangat bagus dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.

"Contohnya saja Pak Menteri, berdasarkan IDM dan sata yang ada, desa mandiri itu ada 2444. Tahun 2021 belum berakhir tapi jumlah desa mandiri ini justru semakin bagus, sudah ada diangka 2924. Ini tentu baik," katanya.

Senada dengan Herson, anggota Komisi V DPR RI, Sujadi juga mengapresiasi kinerja Kemendes PDTT terutama terkait Masterplan Desa, yaitu program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang diinisasi Kemendes PDTT.

"Karena Masterplan Desa itu sangat penting, jangan sampai RPJMDes itu asal kuning. Pada waktu Kades punya visi dan misi harus nyambung dengan RPJMDes," kata politikus PDIP tersebut. (*)