TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK akan memiliki keterampilan yang memadai dan lebih mudah terserap pasar kerja.

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Minggu (06/06)

Menaker Ida mengatakan dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan nantinya peserta lulusan pelatihan yang telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri.

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, katanya, di antaranya mengenai informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional; sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-manager lembaga pelatihan.

Ia mengemukakan, dalam upaya memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Sementara arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industry pariwisata di sekitarnya.

Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis.

"Tarolah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour guide, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu," terangnya.

Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan air.
"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten.

Sejak tahun 2017 jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) lembaga yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Kemnaker acara Sosialisasi Program BLK Komunitas Bidang Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara, Turut hadir pada sosialisasi program BLK Komunutas bidang Pariwisata Danau Toba ini, yakni Pakar P3MI, Reyna Usman dan Anggota DPRD Sumatera Utara, Leso Mena.

Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha, Retno Kusumayanti sangat mendukung kolaborasi antara BLK Komunitas dengan pihaknya dalam program pemagangan.

Retno berharap, melalui pemagangan ini, dunia periwisata, khususnya hotel dan restoran yang terdampak Covid-19 dapat kembali pulih. "Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program pemagangan ini membantu kebangkitan untuk industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sediakala," kata Retno. (*)