TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar jadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Perpustakaan Nasional, Selasa (8/6/2021).

Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan.

Halim Iskandar mengajak para kepala desa perempuan untuk mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.

"Saya yakin Kepala Desa dan Masyarakat Desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi," kata Halim Iskandar

Halim Iskandar mengatakan Dana Desa sangat berikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak.

Kemendes PDTT saat ini sedang fokus dengan pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa untuk hasilkan potret kondisi riil desa terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi.

SDGs Desa memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki Desa.

Hingga hari ini, data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa yaitu sebanyak 38.533 Desa dengan 25.571.830 Kepala Keluarga dengan total warga mencapai 75 .429.368 orang.

"Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen" kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dengan kondisi ini, kata Halim Iskandar, jika bisa menyelesaikan semua permasalahan di tingkat desa, maka itu sama kita telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen.

Halim Iskandar optimistis jika akhir Juli mendatang proses pemuktahiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas. Dari sini, bisa lebih jeli lagi melihat hal yang ada di desa.

Permasalahan desa kemudian sudah dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Hal ini akan membuat Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi adu otot tapi adu data soal permasalahan yang dihadapi desa seperti perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

"Itulah makanya, kami terus memantau agar pemetaan dan pendataan berbasis SDGs Desa bisa dilaksanakan secara maksimal hingga perencanaan pembangunan sudah berbasis masalah," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Untuk lebih konkret, enam hal yang jadi ukuran keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Pertama, sejauhmana kebijakan di desa tentang DRPPA.

Kedua, meningkatkan perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa dan BPD, meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa.

Kemudian peran Ibu dan Keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan tidak anak yang menikah di bawah 18 tahun.

Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT akan merancang penghargaan untuk Kepala Desa Perempuan dengan enam kategori yang dipaparkan oleh Menteri PPA Gusti Bintang Puspayoga pada tahun 2022.

Setelah itu, Gus Menteri bersama Menteri Bintang Puspayoga kemudian menggelar dialog dengan Kepala Desa Perempuan se-Indonesia yang hadir secara online maupun offline.

Gus Menteri mendengarkan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa sekaitan isu perempuan dan anak, termasuk soal penanganan stunting.

Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, khususnya bagi perempuan.

Hal itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara perempuan dan laki-laki masih selisih jauh.

"Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat menganggap besar. Ini menjadi PR kita bersama," papar Bintang.

Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa tingkat IPM laki-laki pada 2020 sebesar 75,98.

Sedangkan IPM perempuan baru 69,19. Dalam IDG yang mengukur peran aktif perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Turut hadir bersama Halim Iskandar, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Suprapedi serta Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.

Aisyah Gamawati dan Harlina Sulistyorini sebelumnya dikukuhkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga Sebagai Pengurus Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia.