Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gus Halim Imbau Kepala Daerah Maksimalkan Dana Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengimbau para Kepala Daerah menggenjot penyaluran BLT Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa agar lebih tepat sasaran.

Gus Halim Imbau Kepala Daerah Maksimalkan Dana Desa
dok. Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengimbau para Kepala Daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar lebih tepat sasaran.

Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," kata Halim Iskandar saat menjadi narasumber di Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa (20/7/2021).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlah mencapai 2,4 juta jiwa.

Halim Iskandar mengingatkan jika Dana Desa itu bersumber dari APBN yang fokus ke penanganan Covid-19.

Selain itu, Dana Desa juga difokuskan ke Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang hidupkan lagi Pos Gerbang Desa dan Ruang-ruang Isolasi Desa.

Halim Iskandar menyatakan tidak ada lagi alasan keterlibatan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan telah berikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan.

"Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di cover oleh BLT Dana Desa," kata Halim Iskandar

Untuk percepat penyaluran, Kemendes PDTT lakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah.

Kemendes, kata Gus Halim sapaan akrabnya, akan berikan sanksi tegas kepada Desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

"Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi," kata Gus Halim.

Gus Halim memohon kepada Kepala Daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi.

"Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kemudian PKTD ini harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan adalah Pemerintah Daerah karena jika Dana Desa dimaksimalkan maka warga desa tidak akan terdampak secara signifikan atas pandemi Covid-19 ini.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas