TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk menciptakan SDM yang unggul pascapandemi COVID-19. Salah satu langkah strategis penyerapan angkatan kerja terhadap kondisi terkini adalah meningkatkan kapital digital tenaga kerja Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui kapital digital, akses terhadap teknologi digital akan meningkat dan keterampilan untuk memanfaatkan secara optimal teknologi digital yang dapat diakses.

"Melalui kapital digital juga akan melakukan transformasi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kapital ekonomi, kapital sosial, dan kapital kultural (sertifikasi profesi)," kata Anwar Sanusi saat menjadi pembicara pada Webinar Pasar Sakti (job fair) bertajuk "Fight Back Economy" secara virtual di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Anwar Sanusi menegaskan, flesibilitas pasar kerja dan masifikasi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas merupakan sebuah keharusan dalam arah kebijakan Ketenagakerjaan. Untuk itu, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi para talenta muda agar bisa berkreasi.

"Kami memiliki beberapa agenda seperti transformasi innovation room menjadi talent hub. Kemudian pengembangan kompetensi talenta muda, mulai dari pemetaan talenta muda, pembentukan tim seleksi talenta muda, dan peningkatan talenta muda. Termasuk juga pembentukan talent corner di BLK UPTP dan talent scouting inovator muda," ujarnya.

Anwar Sanusi menambahkan, seiring makin cepatnya perubahan dunia ketenagakerjaan akibat proses otomasi industri dan dampak COVID-19, yang mendorong percepatan penggunaan teknologi digital dan online, pihaknya telah menyiapkan strategi agar tetap bisa berperan dalam proses link and match pasar kerja yakni melalui pelatihan vokasi.

Anwar Sanusi mengatakan, pelatihan vokasi memiliki keunggulan durasi relatif singkat, input peserta tidak terbatas usia tertentu (longlife learning), SDM pengajar adalah praktisi, fleksibilitas program pelatihan terhadap perubahan dunia kerja, program pelatihan yang to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan, dan dapat dikombinasikan dengan program soceial safety net lain. Misalnya Kartu Prakerja, KIP, PKH, BPJS, dan lainnya.

"Pelatihan vokasi menjadi solusi rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digitalisasi lapangan pekerjaan pada masa recovery ekonomi,"  katanya.

Melalui pelatihan vokasi, lanjut Anwar Sanusi, Kemnaker telah menyiapkan enam strategi menghadapi transformasi Ketenagakerjaan akibat revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi COVID-19.  Pertama, analisa dinamika permintaan dan penawaran ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19. Kedua, penyiapan kompetensi-kompetensi baru melalui pelatihan kerja dengan konsep triple skilling.

Ketiga, mengoptimalkan fungsi pemagangan untuk menambah pengalaman kerja. Keempat, peningkatan softskill dan produktivitas kerja. Kelima, melakukan redesain kurikulum dan metode dengan penedekatan human digital skill dan metode blended learning.

"Keenam, mengoptimalkan proses kolaborasi antara dunia inudstri, lembaga diklat, Kadin/Apindo, Asosiasi, untuk kebutuhan kompetensi," katanya

Anwar Sanusi menjelaskan, untuk meningkatkan mutu pelatihan vokasi dan penguatan akses, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Mulai dari masuk BLK tanpa syarat umur dan latar belakang pendidikan; masifikasi output pelatihan melalui program 3R, BLK Komunitas, triple skilling; penambahan instruktur pelatihan; perbaikan sarana dan prasaran latihan kerja; bantuan sarana, prasarana dan program untuk LPKS; pemagangan nasional bersama Kadin, Apindo dan industri; dan pelatihan mentor dari industri.

Anwar Sanusi mengungkapkan, kapasitas pelatihan vokasi nasional relatif cukup besar sepanjang mampu mengoptimalkan seluruh potensi seluruh lembaga-lembaga pelatihan. Ada 109 training center atau pusat pelatihan di 17 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kapasitas 1,2 juta orang; ada industri memiliki 799 pusat pelatihan yang mampu melatih kapasitas 1,4 juta orang; dan 2.127 BLK Komunitas berkapasitas 204.149 orang.

Selain itu, masih ada 524 BLKLN dan 305 BLK Pemerintah dengan kapasitas 300.898 orang; 5.020 LPK swasta, kapasitas 2.239.608 orang; dan sebanyak 1.874 LSP untuk sertifikasi dengan kapasitas 4.926.635 asesi.

"Kalau semua diintegrasikan jumlahnya 5.443.181 orang/tahun. Dengan dukungan infrastruktur dan potensi yang besar, semoga mampu menjawab tantangan menghadapi akibat pandemi COVID-19 dengan komitmen yang kuat," kata Anwar Sanusi.(*)