TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbagai program telah disiapkan untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat, pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan Instruksi tersebut.

"Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (3/9).

Menaker Ida mengatakan, selain transformasi BLK, pihaknya juga mendorong pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat. BLK Komunitas ini bertujuan mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat yang jauh dari BLK/LPK yang sudah ada.

"Setiap tahun kami memprioritaskan 25 BLK Komunitas dapat terbangun baik di Papua maupun Papua Barat," kata Menaker Ida.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya telah menugaskan Tim Kemnaker untuk berkoordinasi dengan stakeholders ketenagakerjaan di Papua dan Papua Barat.

Staf Khusus Menaker, Caswiyono Rusydie, menambahkan, untuk mendukung pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat, Kemnaker akan secara intens berdialog dan berkomunikasi dengan berbagai komunitas di Papua dan Papua Barat.

"Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur," ujar Caswiyono.

Selain program peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, kata Caswiyono, Kemnaker juga akan menyiapkan program pendukung lainnya.

"Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja," katanya.(*)