Tribun

KKP Sosialisasikan Peraturan Tentang Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan

Penyakit ikan menjadi penyebab utama kegagalan produksi dalam usaha budi daya, dan harus diwaspadai.

Editor: Content Writer
KKP Sosialisasikan Peraturan Tentang Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan
dok. KKP
Dalam tindakan tanggap darurat dan pengendalian penyakit ikan ada 3 poin yang perlu diperkuat yaitu sistem peringatan dini, sistem deteksi dini dan sistem respon dini. 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan. Dua peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu dalam keterangannya menyampaikan sejalan dengan program terobosan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yaitu pertama meningkatkan komoditas ekspor. Dan kedua, membangun kampung perikanan budi daya yang berbasis pada kearifan lokal.

“Maka dari itu mengingatkan seluruh pihak harus mewaspadai, mengantisipasi dan melakukan tindakan pengendalian terhadap penyebaran penyakit ikan, terutama yang berpotensi menyebabkan kegagalan produksi secara masif,” tegas Dirjen yang biasa disapa Tebe.

Tebe menambahkan penyakit ikan menjadi penyebab utama kegagalan produksi dalam usaha budi daya, dan harus diwaspadai.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya KKP, Gemi Triastutik, saat membuka Sosialisasi Permen KP dan Kepmen KP tersebut secara daring, Selasa (12/10/2021) menyampaikan bahwa Permen KP 13/2021 dan Kepmen KP 28/2021 merupakan regulasi yang disiapkan untuk meminimalisir tingkat penyebaran penyakit ikan yang lebih luas dan menjadi wabah, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakit ikan.

“Dalam Permen KP Nomor 13 Tahun 2021 terdiri dari dua bagian utama yaitu mengatur tentang tindakan tanggap darurat penanganan wabah penyakit dan pengendalian penyakit ikan. Sedangkan, Kepmen KP Nomor 28 Tahun 2021 berisi daftar jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah penyakit ikan,” paparnya.

Peraturan baru ini menjadi dokumen strategis untuk mencegah kasus merebaknya penyakit ikan dan penurunan kualitas lingkungan di kawasan perikanan budi daya di Indonesia.

“Kematian ikan akibat serangan penyakit ikan dan penurunan kualitas lingkungan masih menjadi permasalahan di kawasan-kawasan perikanan budi daya,” tambah Gemi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KKP, Tini Martini menyampaikan bahwa materi muatan PP Nomor 27 Tahun 2021 terkait subsektor perikanan budi daya yaitu pada bagian kelima Pasal 74 hingga Pasal 82 tentang wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.

“Jadi KKP diantaranya harus mengatur terkait kesehatan ikan dan lingkungan, pertama penetapan jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah penyakit ikan, kedua tata cara penetapan wabah penyakit ikan dan wilayah wabah penyakit ikan, serta ketiga penanganan wabah penyakit ikan dan pengendalian penyakit ikan,” jelas Tini.

berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas