TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) tengah menjajaki kemitraan dengan berbagai stakeholder untuk mempercepat kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) yang ada di berbagai lembaga keagamaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavottas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja Komunitas (FKN-BLK K), di Harris Hotel & Convention Bekasi, yang diselenggarakan Senin s.d Selasa (6 s.d 7 Desember 2021).

Rakernas FKN BLK Komunitas tahap pertama itu diikuti oleh lima BLK Unit Pelaksana Teknik Pusat (BLK UPTP), Para Pengurus dan Tim Ahli FKN BLK Komunitas, serta 75 Koordinator Wilayah BLK Komunitas se Wilayah Jawa-Madura.

Budi mencontohkan, kemitraan yang telah dijalin dengan Pertamina Enduro yang membantu pemutakhiran peralatan bengkel di BLK Komunitas, sekaligus mendorong bantuan peralatan serta branding kewirausahaan untuk alumni pelatihan di BLK Komunitas jurusan  Otomotif.

Selain Pertamina, PT Sampoerna, PT Panasonic, dan Mitra Kunci USAID juga telah menjalin kemitraan untuk penguatan kemandirian BLK Komunitas, melalui pelatihan instruktur, Pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat sekitar BLK Komunitas.

Kemnaker juga telah menjalin kemitraan  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal pemanfaatan BLK Komunitas sebagai pelayanan pelatihan vokasi dan kewirausahaan berbasis masyarakat.

Sebanyak 25 BLK Komunitas yang bertatakelola terbaik juga telah ditetapkan sebagai Inkubator Bisnis Kewirausahaan, yang diarahkan untuk membina kelompok masyarakat dan telah mendapat bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemnaker RI.

Dengan model kemitraan dan sinergi program tersebut, diharapkan BLK Komunitas mampu membentuk jejaring ekonomi yang memperkokoh ekosistem kewirausahaan masyarakat yang tentunya akan berimbas pada pengurangan jumlah pengangguran.

"Berdasarkan evaluasi terhadap BLK Komunitas angkatan 2017 dan 2018 yang dilakukan PRAKARSA (2020), secara umum BLK Komunitas mampu meningkatkan akses warga terhadap pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan SDM Indonesia. Lulusan BLK Komunitas sudah mampu masuk ke pasar kerja dan mampu menjadi wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja baru. Ke depan, diharapkan BLK Komunitas semakin banyak yang berkembang dan mampu menyelenggarakan pelatihan secara mandiri dan berkelanjutan," papar Budi.

Ia juga mengungkapkan, kemandiran BLK Komunitas sangatlah penting karena akan menjamin keberlanjutannya di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Kemandirian dan keberlanjutan BLK Komunitas akan berkontribusi bagi peningkatan SDM Indonesia yang terampil, unggul, maju, toleran, dan berakhlak mulia.

Sementara Staf Khusus Menaker, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, mengungkapkan, BLK Komunitas adalah terobosan besar Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi dan memperluas kesempatan pelayanan pelatihan vokasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Di belahan dunia lain, pelatihan vokasi diselenggarakan hanya oleh pemerintah atau swasta. Tapi di Indonesia, pelatihan vokasi juga dilaksanakan oleh masyarakat melalui komunitas keagamaan. Kehadiran BLK Komunitas sangat penting untuk menyediakan pelayanan pelatihan vokasi berbasis masyakakat. Karena itulah kemandirian BLK Komunitas menjadi keniscayaan agar dapat tampil menjadi pusat pengembangan SDM yang kompeten dan berdaya saing," kata Caswiyono.

Caswiyono juga mengungkapkan, bahwa kemandirian BLK Komunitas menjadi keharusan, agar Bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan di era disrupsi ini. Rakernas FKN BLK Komunitas diharapkan mampu menjadi ruang penguatan sinergitas antara lembaga pengelola BLK Komunitas dengan stakeholder ketanagakerjaan di daerah hingga internasional.

"Ini merupakan momentum strategis, bagian dari quick win dari Sembilan Lompatan Menteri Ketenagakerjaan dan Perpres Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Dalam Perpres tersebut, Kemnaker ditunjuk sebagai Leader Pelatihan Vokasi di seluruh Kementerian dan Lembaga dari mulai pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja," tandasnya.(*)