TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan menjelang usianya yang ke-63 tahun, pada tanggal 28 Oktober 2022 nanti, Pemuda Pancasila telah mampu melewati dinamika sejarah dengan segenap kompleksitasnya.

Pemuda Pancasila masih tetap solid dan konsisten memegang teguh komitmen, untuk mengabdikan diri sebagai penegak nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara.

"Setiap kader Pemuda Pancasila memiliki tanggungjawab untuk bersama-sama menjaga soliditas organisasi, dan menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Termasuk membangun citra positif organisasi di mata masyarakat. Setiap kader Pemuda Pancasila juga harus senantiasa menjadi motor penggerak dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah masyarakat," ujar Bamsoet dalam Diklat Khusus Pimpinan Pemuda Pancasila di Kantor MPN Pemuda Pancasila, Jakarta, Sabtu (15/10/22).

Hadir dalam acara tersebut, selain Ketua Umum Pemuda Pancasila KPH Japto Soelistyo Soerjosoemarno, juga hadir para Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo, M. Arsjad Rasjid P.M, Ahmad Ali, Sekjen Arif Rahman, anggota MPO Yorrys Raweyai dan Berto Roberth Rouw.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, derasnya arus globalisasi dan modernitas zaman yang ditopang oleh kemajuan teknologi, tidak menjadikan upaya menjaga dan merawat Pancasila menjadi semakin mudah. Bahkan justru menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.

"Kehidupan kebangsaan kita diperhadapkan pada berbagai paradigma yang menjadi anti-thesis dari nilai-nilai luhur Pancasila. Survey CSIS pada tahun 2017 menyebutkan 9,5 persen generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Survey LSI di tahun 2018 mencatat masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen, dari 85,2 persen pada tahun 2005, menjadi 75,3 persen pada tahun 2018. Sedangkan, Survei Komunitas Pancasila Muda di tahun 2020 menunjukan sekitar 19,5 persen generasi muda menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menguraikan, survei Pusat Studi Pancasila UGM bersama Indonesia Presidential Studies di tahun 2021, mencatat 90,6 persen responden menyatakan setuju dengan pandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI, artinya masih ada 9,4 persen yang berpandangan berbeda.

Sementara, Survei SMRC pada tahun 2022 memperlihatkan dari tingkat yang paling elementer sekalipun, pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila masih belum optimal dengan skor 64,6 atau dalam kategori 'sedang'.

Demikian pula komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga diklasifikasikan dalam kategori 'sedang-sedang saja'.

"Hingga saat ini masih dapat kita rasakan indikasi adanya upaya untuk menggoyahkan dan merongrong Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Khususnya melalui gerakan radikalisme, penciptaan segregasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, tantangan lainnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.

Ujian terhadap ketahanan ideologi Pancasila akan selalu ada dalam setiap periodisasi zaman. Nilai-nilai Pancasila akan terus dihadapkan pada gelombang peradaban dengan hadirnya berbagai ideologi alternatif yang masuk melalui pintu gobalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

"Karenanya, Pemuda Pancasila harusnya menjadi sumber daya nasional yang mempelopori pelaksanaan implementasi, aktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Setiap kader Pemuda Pancasila harus mampu mentransformasikan diri menjadi cerminan nilai-nilai luhur Pancasila, dalam paradigma wawasan kebangsaan," pungkas Bamsoet. (*)