TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya sepakat agenda Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditunda pelaksanaannya tahun depan 2023.

Setelah sebelumnya tertunda karena padatnya berbagai agenda kenegaraan seperti penyelenggaraan G-20 hingga pembentukan Forum MPR Dunia yang digagas MPR RI, kini Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga tertunda mengingat kondisi bangsa sedang menghadapi duka mendalam akibat gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur.

Hingga Minggu (27/11/2022), BMKG melaporkan telah terjadi 285 gempa susulan di Kabupaten Cianjur. Sedangkan laporan BNPB mencatat, hingga Minggu, korban meninggal dunia mencapai 321 jiwa, korban hilang 11 jiwa, jumlah pengungsi mencapai 73.874 jiwa yang tersebar di 325 titik pengungsian yang tersebar di 15 kecamatan. Total rumah rusak sebanyak 62.628 rumah, terdiri dari 27.434 rumah rusak berat, 13.070 rumah rusak sedang, dan 22.124 rumah rusak ringan.

"MPR RI telah terjun langsung ke lokasi bencana gempa di Kabupaten Cianjur untuk menolong saudara sebangsa yang menjadi korban. Antara lain melalui Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan yang telah terjun di malam pertama terjadinya gempa (21/11/22), maupun melalui Relawan 4 Pilar MPR RI yang terjun bersama organisasi kemasyarakatan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS). Pada minggu ini, MPR RI juga akan mengumpulkan bantuan dari para anggota, Fraksi, maupun kelompok DPD, untuk bersama-sama bergotong royong meringankan beban warga Kabupaten Cianjur yang terdampak musibah gempa," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Komplek MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Turut hadir para pimpinan MPR RI lainnya antara lain, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan pimpinan MPR RI Syarif Hasan dan Arsul Sani hadir secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS sudah mengirimkan satu truk bantuan kemanusiaan, yang terdiri dari perlengkapan mandi, selimut, alas tidur, susu, makanan dan air mineral, popok bayi, tenda pleton, hingga pakaian layak pakai.

Bahkan mereka juga sudah bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di lokasi bencana untuk membantu penanganan kesehatan warga terdampak gempa.

"Bantuan kemanusiaan masih akan terus disalurkan oleh Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS. Pada hari ini mereka sudah kembali terjun ke berbagai titik pengungsian untuk menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan. Bahkan Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS juga membantu pengobatan Shafiqa Al Mahyra, bayi berusia 6 bulan yang mengalami Hidrosefalus yang menjadi korban gempa. Saat ini Shafiqa sudah dibawa oleh Tim Medis Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS ke RSUD Cimacan, untuk selanjutnya menunggu jadwal operasi oleh dokter bedah. Seluruh biaya ditanggung oleh Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam Rapat Pimpinan MPR RI pada hari ini juga kembali menegaskan bahwa pembentukan Forum MPR Dunia yang digagas MPR RI dan secara resmi telah terbentuk pada 26 Oktober 2022 di Bandung dengan melibatkan Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis MPR lainnya dari 15 negara dunia sebagai deklaratornya, bukanlah untuk menegasikan tugas dan fungsi serta kewenangan diplomasi parlemen yang telah diemban DPR RI melalui PUIC, IPU maupun berbagai lembaga internasional lainnya.

"Forum MPR Dunia merupakan wadah baru bagi lembaga sejenis MPR yang terdapat di berbagai negara dunia, untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga bisa mengatasi berbagai tantangan dunia yang menjadi kepentingan bersama, seperti masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan, hingga generasi muda," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, sebagai tahap awal baru 15 negara yang hadir menjadi deklarator sekaligus anggota.

Ke depannya Forum MPR Dunia akan berkembang lebih luas, sehingga keanggotaannya bisa semakin inklusif melibatkan berbagai Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis MPR Lainnya dari berbagai negara dunia, khususnya yang belum terakomodir di PUIC maupun di IPU.

Sebagai tindak lanjut atas terbentuknya Forum MPR Dunia tersebut, MPR RI melalui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid akan membentuk Tim Kerja untuk merumuskan visi, misi, tata tertib, program kerja, hingga syarat-syarat keanggotaan Forum MPR Dunia.

Hasil dari Tim Kerja tersebut akan dibawa sebagai usulan dari MPR RI dalam rapat Komite Kerja bersama perwakilan dari 15 parlemen yang menjadi deklarator sekaligus anggota Forum MPR Dunia yang rencananya akan diselenggarakan akhir 2022 atau awal 2023.

"Jika visi, misi, tata tertib, dan program kerja, serta berbagai hal teknis lainnya sudah selesai dibahas, kita berharap Forum MPR Dunia bisa segera bekerja untuk memberikan berbagai hasil nyata. Khususnya dalam mendorong kerjasama yang lebih erat baik secara bilateral, regional ataupun multilateral. Mengingat Multi track diplomacy dipercaya akan mampu memberikan pencapaian yang efektif, guna mendukung cita-cita percepatan pembangunan global, yang hanya bisa dicapai melalui kerjasama intensif antar berbagai negara," pungkas Bamsoet. (*)