TRIBUNNEWS.COM- Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai capaian dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sepanjang tahun 2022. Antara lain, BPK menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) sebagai engagement group baru di G-20. Inisiasi BPK RI ini dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah G20 dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di tingkat global. 

"SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota G20 dengan tujuan memberikan kontribusi kepada Pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik; dan membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20," ujar Bamsoet usai bertemu Ketua BPK sekaligus mengantarkan undangan ujian terbuka doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran (UNPAD) Bandung pekan depan di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (13/1/23).

Ketua BPK Isma Yatun didampingi Wakil Ketua BPK Ahmadi Noor Supit.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pencapaian lainnya, Ketua BPK Isma Yatun, terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) periode Desember 2022 - Desember 2023. Pada periode sebelumnya, BPK terpilih sebagai Wakil Ketua United Nations (UN) Panel of External Auditors untuk Tahun 2022. 

"Kepemimpinan BPK pada Panel Auditor Eksternal organisasi PBB ini semakin membuktikan pengakuan dunia internasional atas kapasitas BPK sebagai lembaga pemeriksa profesional. Selain itu, dengan terpilihnya BPK sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB semakin mempertegas peran aktif dan kontribusi Indonesia pada dunia internasional," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, BPK juga mencermati berbagai perkembangan yang terjadi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global, yang memengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

"Perkembangan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung, penyelenggaraan event internasional G20, yang tentunya memengaruhi realisasi APBN tahun 2022, dan kasus-kasus yang terkait dengan hukum pada kementerian/lembaga serta risiko dampaknya pada pertanggungjawaban anggarannya," pungkas Bamsoet.