TRIBUNNEWS, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung keinginan Presiden Joko Widodo yang dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) bisa segera dilaksanakan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Terakhir kali sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat peresmian sodetan Kali Ciliwung pada akhir Januari 2023 lalu, bahwa ancaman banjir di DKI Jakarta masih ada, karenanya pembangunan Giant Sea Wall harus dilaksanakan secepatnya.

Pembangunan Giant Sea Wall mulai serius dicanangkan pada 2014 saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Giant Sea Wall direncanakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter, serta tinggi sekitar 7 meter, panjangnya mencapai 37,356 Km yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta.

Tujuan utamanya untuk mencegah penetrasi air laut masuk ke daratan, abrasi laut, dan banjir rob, sehingga bisa mencegah banjir di DKI Jakarta. Mengingat sebagian wilayah DKI Jakarta, sekitar 40 persennya, berada dibawah permukaan laut sehingga berpotensi selalu dilanda banjir besar.

"Selain itu, masifnya penggunaan air tanah baik oleh rumah tangga maupun industri, juga semakin membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 cm. Bahkan di beberapa daerah bisa mencapai 20 cm. Keberadaan Giant Sea Wall nantinya juga dapat menampung air dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Sebagaimana juga ditekankan Presiden Joko Widodo, walaupun Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, tetapi pembangunan Giant Sea Wall harus tetap dilaksanakan, sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam," ujar Bamsoet usai menerima Direktur Van Oord Mr. Peter van der Hulst, di Jakarta, Senin (13/2/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada saat DKI Jakarta dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, beliau sudah melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk mempelajari cara Belanda mengatasi banjir.

Selain bertemu berbagai pejabat eksekutif, rombongan Gubernur DKI Jakarta juga bertemu dengan jajaran Van Oord untuk saling sharing ilmu dan pengalaman.

"Sebagai negara dengan kondisi geografis daratan yang berada dibawah permukaan laut, Belanda mempunyai banyak pengalaman mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan air, terutama penanganan banjir hingga pengelolaan air bersih. Karenanya, tidak salah jika Pemprov DKI Jakarta membangun kerjasama dengan berbagai pihak dari Belanda," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kini di bawah kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, proyek Giant Sea Wall sedang dalam tahapan pematangan konsep mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan pembiayaan.

Proyek ini juga melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai stakeholders terkait lainnya.

"Investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan mencapai USD 45 miliar. Selain menggunakan anggaran pusat dan daerah, pembiayaannya juga bisa menggunakan berbagai sumber investasi dari berbagai pihak. Termasuk melalui hibah yang dilakukan negara sahabat ataupun organisasi filantropis dunia," pungkas Bamsoet. (*)