Era Disrupsi, Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Harus Berperan Optimal
Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja merupakan garda terdepan kesuksesan program JKP dalam menghadapi dinamika PHK di era disrupsi
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Menghadapi dinamika pemutusan hubungan kerja (PHK) di era disrupsi, Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja agar terus mengoptimalkan potensi diri agar dapat berkontribusi maksimal dalam memberikan pelayanan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk itu, peningkatkan keterampilan dan keahlian Pengantar Kerja dan Petugas Kerja, merupakan hal mutlak dilakukan, mengingat perubahan di era digitalisasi saat ini, harus diimbangi dengan SDM yang andal.
"Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah komitmen dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan Peran Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja dalam menghadapi dinamika PHK di era dsrupsi melalui pemanfaatan program JKP, " ujar Menaker Ida Fauziyah saat membuka pada acara 'Forum Dialog Peran Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja dalam Pelayanan JKP' di Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Sesuai amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022, Pengantar Kerja memiliki tugas pokok mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja dan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan penempatan tenaga kerja. Sedangkan Petugas Antar Kerja sebagai petugas pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja yang memiliki kompetensi melakukan antar kerja.
"Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja merupakan garda terdepan kesuksesan program JKP dalam menghadapi dinamika PHK di era disrupsi. Mudah-mudahan acara ini membangun komitmen pentingnya Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja memberikan layanan kepada teman-temen pekerja yang mengalami masa sulit usai ter-PHK, " kata Ida Fauziyah
Ida Fauziyah menegaskan kegiatan forum dialog ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait penguatan peran Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja sebagai pelaksana pelayanan antar kerja dalam memberikan sosialisasi dan mendampingi pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali, serta memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan peserta penerima manfaat tentang program JKP.
"Saya menaruh harapan besar kepada saudara-saudara yang hadir di sini untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan program JKP yang sudah dicanangkan pemerintah sejak setahun yang lalu, " kata Ida Fauziyah.
Saat ini jumlah Pengantar Kerja total sebanyak 1158 orang Pengantar Kerja. Rinciannya di Setjen, 8 orang; Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 189 orang; Barenbang (2); Ditjen Binalavotas (32), Ditjen Binapenta & PKK (127); Kabupaten (442); Kota (217); dan Provinsi (141).