TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa data kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. 

"Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan untuk mewujudkan proses pembangunan nasional yang lebih baik," ungkap Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023). 

Untuk diketahui, tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital yang bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya. 

Rencananya, aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api. 

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menjelaskan, dibangunnya sistem kependudukan yang terintegrasi harus mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. 

“Apalagi di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini menuntut proses pembangunan yang benar-benar tepat sasaran,” ujar Ririe. 

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Jateng) itu menambahkan, terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang. 

Adapun antara lain seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan SDM nasional melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa. 

Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong semua pihak berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan. 

Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Rerie sangat berharap proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM nasional, pengentasan kemiskinan dan perbaikan status gizi masyarakat, dapat diakselerasi dengan baik. 

“Hal ini bertujuan agar proses pembangunan SDM nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa dapat segera terwujud,” harap Ririe.