TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

Target NDC mencakup banyak sektor di Kementerian/ lembaga dan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Daerah sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

Guna mewadahi sharing pembelajaran update kemajuan pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Maluku Papua secara daring dan luring pada 4-5 Juli 2023 di Kota Ambon, Maluku.

Rakernis yang mengambil tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak” diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta dalam implementasi aksi iklim di tingkat tapak, khususnya di daerah Maluku dan Papua.

Kegiatan rakernis ini mengundang lebih dari 200 peserta yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku dan Papua, Akademisi, Kelompok Program Kampung Iklim (Proklim), dan Swasta. Rakernis PPI Regional MAPA ini merupakan rangkaian rapat kerja ketiga yang sebelumnya telah dilaksanakan di regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi turut hadir membuka acara.

“Kolaborasi dan sinergi ini dibutuhkan guna merespon perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.” terang Laksmi.

Lebih lanjut, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi konferensi pers oleh Direktur Jenderal PPI Laksmi Dhewanthi, didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Agus Rusly, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku.

Selain itu, pada rangkaian Rakernis ini KLHK mengadakan peningkatan kapasitas akademisi dalam mendukung implementasi NDC dan menyediakan coaching clinic sebagai wadah untuk berkonsultasi mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim (Proklim), SIGN SMART, Nilai Ekonomi Karbon dan Result Based Payment (RBP) secara paralel.

Rangkaian kegiatan Rakernis pada sesi Focus Group Discussion perwakilan dari masing-masing provinsi juga mendiskusikan tantangan dan merumuskan opsi solusi yang diharapkan menjadi acuan bersama dalam merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di daerah.(*)