TRIBUNNEWS.COM – Transformasi digital menjadi bagian penting yang harus dilakukan guna mewujudkan pelayanan publik yang makin baik dan terintegrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menekankan urgensi hal tersebut di hadapan para peserta Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Selasa (25/06).

"Sebagai calon pemimpin, Bapak/Ibu di ruangan ini harus memahami bahwa keberhasilan transformasi digital dan keterpaduan layanan terletak pada manajemen perubahan dan budaya organisasi yang kuat. Maka komitmen pimpinan jadi salah satu kuncinya,” ujarnya.

Menteri Anas menjelaskan, saat ini terdapat dua aspek yang menjadi fokus transformasi dalam menatap Indonesia Emas 2045, antara lain transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) dan transformasi digital serta keterpaduan layanan digital.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada di titik persimpangan dan periode krusial transformasi digital pemerintah yang akan menentukan kehidupan digital bangsa beberapa dekade ke depan.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyebut gebrakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kesuksesan perjalanan transformasi digital. Pertama, diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo.

INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Baca juga: Menteri PANRB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

“Kisah sukses digitalisasi terhadap pembangunan juga sudah terjadi di negara-negara lain, India mencapai target pembangunan yang diproyeksikan dalam 47 tahun hanya dalam 7 tahun, ada akselerasi 40 tahun. Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat GDP dalam 20 tahun dengan digitalisasi. Tiongkok menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi finansial digital,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga telah berhasil melakukan penyederhanaan proses bisnis layanan perizinan penyelenggaraan event. Kemudahan perizinan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia. Digitalisasi menjadi solusi untuk memberikan kemudahan, memberikan kepastian dan memotong birokrasi.

"Penyelenggaraan event menjadi salah satu dari banyak aplikasi yang akan diintegrasikan dalam portal pelayanan publik terpadu nasional. Pemerintah akan mewujudkan portal pelayanan publik terpadu berdasarkan kebutuhan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga tua bahkan meninggal,” katanya.

Oleh karena itu, Menteri Anas mengajak para calon pemimpin dan pemimpin yang saat ini menjadi peserta PPRA Angkatan LXVI Tahun 2024 Lemhannas dapat menjadi pemimpin berwawasan digital. Pemimpin inilah yang akan menjadi role model dan membawa gebrakan transformasi digital di instansinya masing-masing.

"Harapan kita ke depan para peserta PPRA Angkatan LXVI Tahun 2024 Lemhannas bisa ambil andil agar dampak digitalisasi bisa segera dirasakan masyarakat dan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau teman-teman di instansi masing-masing bisa terus membawa perubahan pada birokrasi yang semakin lincah dan tidak berbelit-belit,” tandasnya. (*)

Baca juga: Menteri PANRB Apresiasi Kapolri atas Peluncuran Layanan Digital Perizinan Event Terintegrasi