TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan gotong-royong dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menjadi salah satu inisiatif unggulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran. MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga bertindak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyatakan, salah satu peran koperasi nantinya adalah penyediaan susu. Susu adalah komponen penting dalam MBG.

“Koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas,” ujarnya. 

Budi Arie menambahkan, “Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT. Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir.”

Budi Arie juga memastikan ada banyak koperasi susu berkualitas, seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menguatkan pandangan Budi Arie, mengatakan dengan adanya kepastian pasar dari MBG, koperasi-koperasi rakyat nanti akan bermanfaat dan mendapatkan manfaat. Bukan hanya koperasi susu, termasuk koperasi lain yang terkait dengan program MBG.

Baca juga: Kemenkop UKM Singgung Aggregator untuk Bantu Pelaku Usaha Mikro, Apa Fungsinya?

Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria menyatakan dukungannya. Ia siap berkoordinasi dengan Kemenkop dan BGN.

“Kami akan mempersiapkan semua dan mengarahkan BUMDes yang tersebar, bekerja sama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis,” ucapnya. Kemendes membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes. Setengah dari BUMDes tersebut bergerak di sektor pangan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan, MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30 ribu satuan, sebagian besar di Pulau Jawa.

“Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.

Dadan menegaskan peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Ia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” ujarnya.

Dadan memberikan contoh pelaksanaan MBG di Warungkiara, Sukabumi. Proyek percontohan yang berlangsung selama 10 bulan ini berhasil melibatkan banyak tenaga kerja lokal.

Koperasi dan BUMDes memiliki peran krusial dalam program tersebut, mereka bertugas mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan. (*)

Baca juga: KemenKop UKM: Pembiayaan UMKM Isu Penting Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi