TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) RI yang juga Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan,  Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta Pemerintah Daerah dan PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) untuk memprioritaskan warga setempat bisa bekerja saat proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dimulai.

“Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) ini akan membuka 200.000 lebih lapangan kerja baru, karena itu warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu”, tegas Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Angka 200.000 lebih lapangan kerja baru dari dampak pembangunan bandara ini diungkap Direktur Utama PT. BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, beberapa waktu lalu. Karena itu, menurut Neng Eem, Proyek Pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali, dan juga diharapkan dapat menyeimbangan perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.

Baca juga: Bonus Demografi, Bonus Sampah! Ibas: Ayo Bersama Tingkatkan Disiplin Lingkungan Sehat dan Bersih

“Saya yakin pembukaan Bandara Internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru, apalagi posisi bandara ini sangat strategis”, jelas Neng Eem yang juga Wakil Sekjen DPP PKB ini. 

Perhatian terhadap BIBU ini sudah sejak lama disuarakan Neng Eem saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.

Seperti diketahui, proyek pembangunan BIBU ini akan segera terealisasi menyusu adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan ChangYe Construction Group. Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi US$ 3 miliar atau sekitar Rp.50 triliun dari perusahaan konstruksi asal China untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada tanggal 8 November 2024 lalu.