TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim" pada Senin (17/2) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Di hadapan Guru Besar, Dosen dan Civitas Academica UGM, Eddy Soeparno menyampaikan urgensi kampus untuk selalu menjadi bagian dalam kebijakan publik agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat. 

“Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah. Kebijakan yang berbasis data ilmiah atau data driven tentu akan lebih tepat sasaran memberi manfaat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan tidak mampu,” kata Eddy dalam Keterangannya, Selasa (18/2/2025).

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, salah satu urgensi kebijakan berbasis data yang akurat adalah subsisi LPG 3kg yang saat ini masih banyak diakses oleh kalangan yang mampu. Mulai dari cafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3kg.

"Ini salah sasaran karena LPG 3kg seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” tegas Eddy.

“Saat ini pemerintah terus berupaya membenahi subsidi ini dan karena itu MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi ini tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah,” tambahnya.

Waketum PAN ini juga mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan. “Penting agar inovasi-inovasi bidang energi terbarukan yang dihasilkan kampus diperluas skalanya menjadi level kebijakan,” katanya.

“Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum mandiri. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.

Baca juga: Eddy Soeparno: Keterlibatan Perempuan di Politik Syarat Utama Demokrasi Berkualitas