TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan, pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi.

Merujuk pada data UNESCO di tahun 2024, tercatat 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak, sementara hanya 17 persen negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mengakomodasi penyandang disabilitas.  

Menurut Lestari Moerdijat, secara umum pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu, tanpa terkecuali—termasuk anak berkebutuhan khusus, kelompok marginal, dan mereka yang terdampak konflik—memiliki kesempatan belajar yang setara.

"Untuk itu, Pemerintah harus memperkuat regulasi dan alokasi anggaran, serta memastikan 20 persen APBN benar-benar didedikasikan untuk pendidikan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025). 

Lebih lagi, data Kemendikbudristek 2024 bahkan mencatat hanya 5 persen dari alokasi dana pendidikan ditujukan untuk pendidikan inklusif. 

Selain itu, Lestari menganggap bahwa pelatihan guru dalam menangani keberagaman siswa juga sangat penting. Karena, data World Bank (2023) menyebutkan sekitar 60 persen guru di negara berkembang belum terlatih dalam metode pembelajaran inklusif.  

Lestari pun mengakui, sejumlah tantangan untuk mewujudkan pendidikan inklusif seperti stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya data akurat terkait anak putus sekolah dan berkebutuhan khusus, masih dihadapi di tanah air. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong agar semua pihak terkait dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi setiap anak bangsa.(*)

Baca juga: Lestari Moerdijat: Akses Pendidikan dan Kesehatan Anak Bangsa Jadi Kunci Kemerdekaan