TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam memaksimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.

Menurutnya, keberadaan PLBN harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Pak Bupati, Provinsi Kaltara, Forkopimda, untuk memaksimalkan kondisi (pembangunan) di perbatasan, [karena langkah] ini juga bisa mensejahterakan warga,” ujar Bima saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Sabtu (4/10/2025).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat menanti langkah konkret dan koordinasi antarinstansi agar roda ekonomi di perbatasan berjalan seimbang. Bima meminta agar potensi aset dan hasil laut di wilayah Sebatik dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat, bukan justru memberi keuntungan yang lebih besar bagi negara tetangga.

Ia juga menyoroti besarnya aktivitas dan transaksi ekonomi masyarakat Sebatik di wilayah negara tetangga. Bima khawatir hal itu dapat menghambat perekonomian daerah setempat.

“Karena tadi kan banyak sekali demand dari warga untuk beraktivitas ekonomi di sana, jadi koordinasi apa selama ini yang dilakukan agar kita tidak banyak kehilangan begitu,” ujarnya.

Baca juga: Atasi Polusi Jabodetabek, Wamendagri Bima Arya Serukan Pejabat Naik Transportasi Publik

Bima juga berpesan agar seluruh pihak mendukung upaya mempermudah kegiatan ekonomi di perbatasan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat setempat.

“[Sehingga] mempermudah aktivitas ekonomi yang justru terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.

Dalam kunjungan ini turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N. Kiemas, dan Ahmad Heryawan. Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman dan Bupati Nunukan Irwan Sabri.

Baca juga: Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Regulasi Eliminasi Malaria di 6 Provinsi Papua