TRIBUNNEWS.COM - Untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Mendagri menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern. Ia menekankan pentingnya peran Pemda dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

“[Pemda] operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat. Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” jelas Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Mendagri meminta Pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM agar terus mengoptimalkan perannya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

“Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1 persen kenaikannya. Kami kalau lihat dari data itu enggak banyak sebetulnya jumlah daerah-daerah yang [kenaikannya] di atas 1 persen itu, hanya 16 [daerah] saja,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Tito Imbau Pemda Kendalikan Harga Pangan Pemicu Inflasi

Selain membahas stabilisasi beras, Mendagri juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen. Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” tambahnya.

Untuk kelompok makanan, Mendagri menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2 persen.

“Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga [beras]-nya mungkin di atas 2 persen lah. Nah, kalau di atas 2 persen, jadi hanya 8 kabupaten, [terdiri dari] Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.