TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung program perumahan rakyat di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Rombongan meninjau Perumahan Kadar Malibera Residence III untuk mengecek kondisi bangunan sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat penghuni.

Dalam kesempatan tersebut, Tito mendorong Pemerintah Kota Sorong untuk mendukung program perumahan rakyat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia secara khusus meminta Wali Kota Sorong Septinus Lobat agar segera mengimplementasikan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Tito, pemahaman yang tepat terhadap kebijakan tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Yang gratis hanya masyarakat berpenghasilan rendah, bukan semua,” tegasnya saat berdialog.

Selain meninjau kawasan perumahan, Mendagri bersama rombongan juga mengunjungi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Malawei untuk melihat langsung kondisi hunian masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat, khususnya di wilayah Papua, mendapatkan akses hunian yang layak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan program prioritas nasional di bidang perumahan dan pengentasan kawasan kumuh.

Baca juga: Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Minahasa Bersama Menteri PKP dan Kepala BPS