TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia.

Hal tersebut disampaikan Wiyagus dalam kegiatan Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU), Senin (11/5/2026).

“Kerja sama antardaerah bukan lagi sekadar pilihan administratif tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional,” ujar Wiyagus.

Baca juga: Wamendagri Wiyagus: Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Bentuk Generasi Berintegritas

Ia juga menyoroti peran strategis sepuluh provinsi anggota MPU yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Wiyagus, kawasan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga potensi tiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan komparatif masing-masing.

Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional, Wiyagus mendorong penguatan konektivitas antarwilayah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan.

Ia menilai daerah yang memiliki surplus pangan perlu membantu wilayah lain yang membutuhkan, sementara daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi diharapkan menjadi penggerak pembangunan kawasan.

“Daerah yang surplus pangan harus mampu menopang daerah yang membutuhkan. Kemudian daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat perlu menjadi penggerak pembangunan regional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wiyagus berharap forum MPU dapat melahirkan langkah strategis dan implementatif guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia juga mendorong agar MPU menjadi model kerja sama regional antardaerah yang adaptif dan inovatif dalam menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan lintas wilayah.

“Saya juga mendorong agar MPU dapat menjadi modal kerja sama regional antardaerah yang adaptif, inovatif, dan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan lintas wilayah, termasuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan energi, penanganan kebencanaan, hingga stabilitas keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Suhajar Diantoro, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.