TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh bangsa.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional untuk Peradaban di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Forum bertajuk "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia" itu mempertemukan berbagai tokoh nasional dan internasional untuk membahas upaya membangun perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta, anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia Gita Sabharwal, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia DPR/DPD RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, serta tokoh bangsa Din Syamsuddin.

Dalam sambutannya, Hidayat menyampaikan bahwa semangat memperjuangkan perdamaian dunia telah menjadi bagian dari amanat konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Tidak mungkin akan ada ketertiban dunia dan perdamaian yang sejati apabila yang terjadi justru represi dan penjajahan. Hanya akan ada perdamaian yang benar apabila di sana ada keadilan dan tidak ada lagi penjajahan," ujar Hidayat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi penting karena mempertemukan unsur legislatif, eksekutif, organisasi keagamaan, lembaga internasional, hingga perwakilan negara sahabat untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih menghadapi penjajahan.

"Keinginan untuk menghadirkan perdamaian dunia sesungguhnya merupakan pengejawantahan langsung dari konstitusi Indonesia. Amanat itu tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya," katanya.

Baca juga: HNW Desak RI Gugat Israel ke Mahkamah Internasional Atas Penyiksaan Aktivis Sumud Flotilla

Soroti Situasi Palestina

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat juga menyoroti konflik yang masih berlangsung di Palestina. Menurutnya, persoalan Palestina menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia yang berkeadilan.

Ia menilai berbagai konflik yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional.

"Jika forum ini lahir dari keprihatinan atas berlanjutnya penjajahan dan serangan terhadap Palestina, Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, hingga meluas ke kawasan lain, maka ini adalah langkah yang sangat relevan untuk membangun solidaritas dan aksi nyata bagi perdamaian," ujarnya.

Hidayat menegaskan bahwa peran PBB tetap penting dalam mendorong penyelesaian konflik dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, semakin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka menunjukkan dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina terus berkembang.

Ia menyebut lebih dari 153 negara telah memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka.

Selain itu, Hidayat mengingatkan pentingnya sinergi antara parlemen, pemerintah, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam memperjuangkan perdamaian global.

"PBB tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan kebersamaan seluruh pihak, termasuk parlemen, pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan negara-negara sahabat untuk menghadirkan perdamaian yang berkeadilan," katanya.

Baca juga: HNW: Kejahatan Israel terhadap Masjid Al Aqsha, Mestinya Satukan Umat Islam untuk Menyelamatkannya

Anis Matta: Dunia Sedang Mengalami Transisi Peradaban

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta menilai dunia saat ini tengah memasuki masa transisi peradaban yang ditandai meningkatnya konflik geopolitik, krisis kepemimpinan global, serta melemahnya efektivitas sejumlah institusi internasional.

Menurut Anis, kondisi tersebut membutuhkan lahirnya gagasan peradaban baru yang mampu menyatukan umat manusia di tengah berbagai perbedaan.

"Pada dasarnya kita saling berwarisi dari satu peradaban kepada peradaban yang lain. Tidak ada satu peradaban yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam sejarah manusia," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejarah menunjukkan setiap peradaban memiliki siklus naik dan turun yang tidak dapat dihindari. Dalam proses peralihan tersebut, konflik kerap muncul sebagai bagian dari dinamika menuju keseimbangan baru.

Anis menilai berbagai konflik yang terjadi saat ini, baik di Eropa Timur maupun Timur Tengah, berakar pada krisis sistemik yang meliputi krisis kepemimpinan global, krisis institusi internasional, serta persaingan antar-kekuatan besar dunia.

"Yang sudah pasti adalah tatanan lama ini sedang berakhir, sementara tatanan baru sedang muncul. Dalam proses peralihan itu akan banyak kontraksi dan konflik yang kita saksikan hari ini," jelasnya.

Sebagai solusi, Anis menawarkan perlunya membangun sebuah proposal peradaban global yang bertumpu pada lima elemen utama, yakni agama, demokrasi, kemakmuran, sains, dan seni.

Menurutnya, kombinasi kelima unsur tersebut dapat menjadi fondasi bagi terciptanya dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera.

"Agama adalah sumber inspirasi dan nilai. Sains dan teknologi adalah cara kita mengelola kehidupan. Demokrasi adalah cara kita mengelola hubungan sosial-politik. Kemakmuran adalah tujuan yang ingin dicapai. Dan seni membuat kehidupan menjadi lebih indah," katanya.

Ia mengajak seluruh bangsa untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian damai atas berbagai konflik global yang terjadi saat ini.

"Ini waktunya kita membuat proposal penyelesaian yang mampu menutup berbagai konflik yang terjadi demi kepentingan kita bersama sebagai sesama manusia," ujarnya.