TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Musyawarah untuk mufakat dalam memilih Ketua Umum, bukan hal yang ditabukan di Partai Golkar. Pernyataan ini ditekankan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid. Menurut tokoh Golkar asal Makassar itu, Munas pada 4-6 Desember 2019 nanti juga terbuka untuk terjadi aklamasi atau musyawarah mufakat.   

“Sesuai aturan dalam AD/ART Partai Golkar aklamasi memang dimungkinkan. Syaratnya adalah seorang bakal calon yang maju harus mampu mengumpulkan surat dukungan Sebanyak 50 persen plus 1. Jika sudah demikian maka calon tersebut sudah layak untuk dinyatakan sebagai ketua umum secara aklamasi,” kata Nurdin.

Baca: Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Transparansi Koperasi Jadi Pokok Bahasan Munas Dekopin

Dari sejumlah bakal calon, Nurdin melihat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah melakukan sejumlah sosialisasi untuk mendapatkan dukungan anggota. “Jika beliau mampu mengumpulkan syarat tersebut, maka saya yakin beliau pasti terpilih kembali,” ungkap mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Hal sama juga berlaku di organisasi lain. Nurdin juga mencontohkan saat pelaksanaan Munas Dewan Koperasi (Dekopin) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/11). "Kalau di sini bisa aklamasi (Munas Dekopin) kenapa di Golkar tidak bisa aklamasi," ujar Nurdin.

Perihal maneuver banyak calon yang juga menginginkan untuk maju di Munas Golkar, menurut Nurdin juga hal yang wajar. “Silahkan saja, siapa pun kader Golkar yang memenuhi syarat untuk maju. Tentunya juga harus memiliki dukungan yang diperlukan. Tapi kalau nanti sudah ada bakal calon yang sudah mengumpulkan dukungan 50 persen plus 1 maka dia yang bisa menang,” tutur Nurdin.

Di lain pihak, Nurdin menilai usaha untuk mengumpulkan surat dukungan hingga 50 persen plus 1 bukan perkara gampang. “Itu sulit, namun bukan tidak mungkin. Tinggal sekarang bagaimana usahanya mewujudkan itu,” ucap Nurdin.

Ia juga menyatakan butuh usaha sangat keras agar bisa memenuhi persyaratan agar menang aklamasi tersebut. Konsolidasi benar-benar harus kuat. Bakal calon ketua, juga harus memiliki visi dan misi besar yang bisa diterima oleh para anggota yang memiliki hak suara di Munas Golkar.

Kerasnya persaingan itu diyakini Nurdin bisa membuat sikut-sikutan antara bakal calon ketua. Namun ia menyebut jika hal itu adalah hal wajar dalam berpolitik. Apalagi di Partai Golkar yang selama ini dikenal sangat demokratis, dalam memilih pemimpinnya.

"Politik itu dinamis, sikut menyikut dalam politik itu hal normal begitupun saling mengklaim. Itulah dinamikanya partai politik, kalau tidak begitu, tidak dinamis namanya. Intinya, pasti berujung pada putusan semuanya dan stakeholdernya pasti menerima itu," ungkapnya.

Baca: Nurdin Halid: Menkop Siap Hadiri Munas Dekopin

Nurdin juga mengingatkan jika Demokrasi Pancasila harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. "Boleh saja bersaing, tapi demokrasi Pancasila harus mewarnai demokrasi dari pada kehidupan partai politik. Golkar paling pengalaman soal itu," pungkas Nurdin. (*)