Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Golkar Yakin Pilkada di Tengah Pandemi Tetap Bisa Berjalan Baik

Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu bisa berjalan baik.

Golkar Yakin Pilkada di Tengah Pandemi Tetap Bisa Berjalan Baik
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar. 

TRIBUNNEWS.COM - Pada Pilkada serentak 2020, Partai Golkar ingin terwujud secara demokratis dan aman dari Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar yang ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi bisa berjalan baik.

Melki juga berpendapat, jika KPU dan pemerintah sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman. Selanjutnya diharapkan partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com, Rabu (16/9/2020).

Untuk itu, Melki meminta perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Ia menyatakan penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan cluster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ungkap Melki.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, diakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namun, saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung.

Pertama, penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada. Kedua, disiapkannya Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemi pada 15 April 2020 bisa mejadi rujukan. Kala itu, tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari-Maret dimana saat itu adalah puncak pandemi di sana.

Kini, Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.

Sekali lagi, Melki menyatakan sudah mejadi tugas bersama bagi semua pihak terkait untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi akan mejadi ancaman. Namun, tetap bisa berjalan baik.

“Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan Covid-19 terutama di masa Pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya. (*) 

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas