TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR Firman Soebagyo menanggapi santai pertanyaan wartawan tentang isu politik perberasan di Tanah Air. Anggota Komisi IV itu justru merasa geli terhadap pihak yang sibuk mempersoalkan kebijakan pemerintah tentang rencana impor beras satu juta ton tahun ini.

Firman balik bertanya, di mana letak kesalahan kebijakan itu? Pasalnya “rencana” impor beras merupakan kewajiban pemerintah. Dalam melaksanakan semua tugasnya pemerintah harus membuat perencanaan.    

"Perencanaan itu bisa terealisasi dan bisa saja tidak. Sifatnya kondisional kok," ucap anggota DPR asal Dapil Jateng III itu.

Dalam rencana impor beras, pelaksananya bukan pemerintah. Akan tetapi pemerintah menugaskan lembaga pelaksana yaitu Perum Bulog atau BUMN yang membidangi pangan.

Firman menjelaskan bahwa perencanaan pemerintah ini sebagai bentuk kehadiran negara. Pemerintah membuat perencanaan stok beras selama satu tahun ke depan sebagai amanat konstitusi bahwa “pangan harus disediakan oleh negara”.

“Pertanyaannya kenapa ini harus direncanakan? Karena saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 800 ribu ton. Data yang kami peroleh dari 800 ribu ton terdapat kerusakan sebesar 102.000 ton. Beras ini merupakan sisa impor Bulog tahun 2018 dan 2019,” ungkap Firman.

Firman menilai jika Bulog saat ini menghadapi kepanikan dengan adanya kebijakan pemerintah itu. Ada kekhawatiran stok Bulog tersebut, tidak terserap. Ini akan berakibat semakin meningkatnya kerusakan beras yang masih tersimpan. Bahkan bisa menimbulkan dampak kerugian yang makin besar.

“Mangkraknya beras Bulog sebanyak 800 ribu ini adalah akibat kebijakan Kemensos yang menghapuskan program raskin (beras untuk keluarga miskin) dan rastra (beras untuk keluarga sejahtera) yang digantikan dengan bantuan langsung tunai,” tambah Firman.

Firman menyatakan Bulog tambah panik karena gudang yang dimiliki tidak memenuhi standar. Gudang Bulog tidak memiliki fumigasi, yang menyebabkan semakin cepatnya kerusakan terhadap stok beras yang disimpan Bulog.

Beberapa waktu lalu Bulog berencana menjual berasnya untuk program pengadaan beras TNI dan POLRI. Akan tetapi gagasan ini tidak berhasil alias gagal. Sementara Bulog tidak mampu menjual ke pasaran karena kalah bersaing dengan para tengkulak dan pedagang beras.

Kepanikan-kepanikan Bulog ini semakin memperkeruh suasana. Ini ditambah semua elit yang tidak memahami persoalan tersebut, ikut ramai-ramai berbicara dan menolak rencana pemerintah tersebut.
Firman menyatakan, jika pemerintah tidak membuat antisipasi cadangan pangan, justru akan sangat berbahaya.

"Seumpama panen raya di bulan April nanti tidak bisa mencapai satu juta ton, seperti yang disampaikan Bulog, siapa yang akan disalahkan rakyat? Apalagi kalau sampai terjadi kelangkaan beras dan gejolak kenaikan harga? Kan pemerintah lagi yang disalahkan," ucap Firman.

Firman mengaku heran karena pada era sebelumnya, impor beras selalu terjadi namun tidak seheboh saat ini. Firman meminta kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana. "Pemilu masih jauh...," ucap Firman, seraya bercanda.

Ia meminta agar semua persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Tak perlu ada praduga di antara sesama anak bangsa.

“Lebih baik mari kita bersama-sama melakukan tugas dan fungsi masing-masing. DPR melakukan pengawasan, mengecek secara langsung di gudang-gudang Bulog berapa stok yang sebenarnya tersedia. Berapa pula yang rusak. Bisa saja lebih dari 102.000 ton. Kita semua perlu tahu,” tutur Firman.

Firman yakin pemerintah selalu berpikir yang terbaik untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau BUMN apalagi lembaga tertentu. Toh suatu saat jika stok Bulog terserap habis, Firman yakin Bulog akan meminta izin pemerintah untuk mengimpor beras seperti yang sudah-sudah.