Tribun

BPH Migas Teken MoU dengan Polri Untuk Cegah Penyelewengan Pendistribusian BBM

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dengan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), Irjen Pol Imam Sugianto.

Editor: Content Writer
BPH Migas Teken MoU dengan Polri Untuk Cegah Penyelewengan Pendistribusian BBM
Istimewa
BPH Migas Teken MoU dengan Polri Untuk Cegah Penyelewengan Pendistribusian BBM. 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk memberikan pengamanan, pencegahan penyelewengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi.

Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pengamanan, Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi. Di mana, penandatanganan kerjasama antara BPH Migas dan Polri dilakukan di di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, (09/11).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dengan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), Irjen Pol Imam Sugianto.

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka bantuan pengamanan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang BBM dan Gas Bumi serta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara BPH Migas dengan Polri guna kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi.

Adapun Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Selain itu, Penjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1.PJ/05/MEM/2019 dan Nomor: B/3/I/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Mendagri dan Kapolri tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kapolri.

Terdapat 4 ruang lingkup utama dalam perjanjian kerja sama ini, di antaranya :

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Bantuan pengamanan
3. Pencegahan gangguan di bidang BBM dan Gas Bumi
4. Penegakan hukum

“Semoga dengan terselenggaranya kerja sama ini, sinergitas BPH Migas dan POLRI dapat terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan di bidang BBM dan Gas Bumi di lapangan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pangkas Erika.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas